Studi Pembiayaan Kesehatan (DHA) Pada Daerah Bermasalah Kesehatan

Nugraheni and Mubasyiroh, Rofingatul and Turniani L (2011) Studi Pembiayaan Kesehatan (DHA) Pada Daerah Bermasalah Kesehatan. Project Report. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Abstract

Hasil analisis data IPKM diantaranya menghasilkan rumusan Daerah Bermasalah Kesehatan. Kajian IPKM menunjukkan bahwa dari 75 kabupaten dengan masalah kesehatan berat (IPKM < 0,337) dan ternyata 64 kabupaten (85,3%) termasuk daerah tertinggal. Kementerian Kesehatan pada tahun 2010 mencanangkan program pendampingan daerah bermasalah kesehatan (PDBK). Kabupaten yang masuk dalam kategori daerah bermasalah kesehatan adalah kabupaten/kota yang memiliki IPKM diantara rerata sampai dengan minus satu (-1) simpang baku dan mempunyai nilai kemiskinan (pendataan status ekonomi/PSE) diatas rerata (masing-masing untuk kelompok kabupaten dan kota). Untuk tahap awal pendampingan DBK diprioritaskan pada 8 (delapan) propinsi yang memiliki lebih dari 50% kabupaten/kota dengan kriteria DBK yaitu Aceh, NTB, NTT, Sulteng, Sultra, Gorontalo, Sulbar, Maluku, Papua Barat dan Papua (2 propinsi terakhir penanganannya dibawah koordinasi Bappenas). Pendampingan dimaksud bertujuan untuk meingkatkan nilai IPKM di daerah bermasalah kesehatan dalam kurun waktu yang telah disepakati. IPKM dibangun dari beberapa indikator diantaranya indikator kinerja program kesehatan. Sehingga untuk meningkatkan nilai IPKM suatu daerah, hal yang harus dipikirkan adalah bagaimana menjamin program kesehatan di daerah tersebut berjalan secara efektif dan efisien. Selama ini disinyalir ada beberapa masalah pembiayaan kesehatan di daerah baik di kabupaten atau di kota. Idealnya untuk meningkatkan IPKM pada daerah bermasalah kesehatan harus ditunjang dengan data yang mendukung, salah satunya adalah data pembiayaan kesehatan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Saat ini sebagian besar daerah belum memiliki data atau peta pembiayaan kesehatan.

Actions (login required)

View Item