Peranan Pendampingan PDBK Dalam Peningkatan Cakupan Gizi Dan Persalinan Oleh Nakes Di Kabupaten Polewali Mandar-Sulawesi Barat

Hermina, Hermina and Permanasari, Yurista (2012) Peranan Pendampingan PDBK Dalam Peningkatan Cakupan Gizi Dan Persalinan Oleh Nakes Di Kabupaten Polewali Mandar-Sulawesi Barat. Project Report. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Abstract

Latar Belakang: Dengan urutan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) yang dikategorikan sebagai daerah bermasalah kesehatan (DBK), Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat, ditetapkan oleh Kemenkes untuk diberikan pendampingan-PDBK. Penelitian ini merupakan riset operasional penanggulangan daerah bermasalah kesehatan (PDBK) dalam rangka mengamati fenomena yang terjadi akibat dari pendampingan-PDBK tersebut. Tujuan: Untuk memotret perubahan fenomena yang terjadi akibat fasilitasi atau katalisasi dari pendampingan PDBK. Bentuk fasilitasi PDBK berupa Kalakarya atau pertemuan berkala yang berkaitan dengan proses PDBK. Metodologi: Penelitian merupakan riset operasional dengan intervensi kalakarya/pendampingan pusat/provinsi/kabupaten/puskesmas dengan materi organisasi pembelajaran. Desain penelitian pre-post intervensi kalakarya dan observasional menggunakan metode kualitatif. Sampel penelitian adalah nakes dan non-nakes di Pemda (stakeholder) dan Dinkes Kabupaten. Bupati/wakil bupati, Bapeda, Kepala Dinkes, Kepala bidang Gizi-Kia-Yankes, Nakes dan non-nakes di dua kecamatan terpilih (stakeholder), Nakes dan non-Nakes di desa/kelurahan yang mempunyai kelas ibu, ibu hamil dan ibu balita di dua desa/kelurahan terpilih. Hasil: Dari hasil pengamatan, diperoleh adanya fenomena emergence PDBK di Kabupaten Polman yang menggambarkan kebijakan lokal dan dampak positifnya terhadap perubahan individu dan peningkatan cakupan program. Pembentukan team work pendamping Puskesmas di lingkungan Dinkes, penggunaan dana BOK yang lebih efektif untuk meningkatkan cakupan, negosiasi untuk realokasi anggaran kesehatan di DPRD, dan meningkatkan ADD (anggaran dana desa) dari 5% menjadi 10% diharapkan dapat mengungkit berbagai upaya peningkatan IPKM. Namun strategi kebijakan lokal tersebut belum mengarah kepada pemberdayaan masyarakat, nakes dan tenaga non-nakes. Hal ini karena upaya penyuluhan yang efektif di lapangan terlihat masih lemah. Kesimpulan: Pendampingan PDBK melalui fasilitasi Kalakarya yang dihadiri semua elemen pemerintahan daerah yang didukung. Bupati dapat merubah potret Polman dengan wawasan baru tentang IPKM dan IPM. Dengan tujuan ingin keluar dari DBK, terlihat ada peningkatan cakupan gizi dan persalinan oleh nakes pasca Kalakarya. Disarankan dengan upaya strategi "pemberdayaan masyarakat" diharapkan peningkatan rangking IPKM akan tetap berlanjut di tahun mendatang, bukan hanya mengejar cakupan program.

Actions (login required)

View Item