Kajian Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Terkait Program KB Berkualitas Dalam Mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia Dan Sejahtera

Handayani, Lestari and Suharmiati and Rampen, Tilly AA Hutapea and Hariastut, Iswari (2011) Kajian Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Terkait Program KB Berkualitas Dalam Mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia Dan Sejahtera. Project Report. Pusat Humaniora Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Abstract

Latar Belakang: Program KB mengendalikan jumlah penduduk serta membangun cara pandang masyarakat terhadap norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera (NKKBS). Telah terbit Undang-undang (UU) no.36 tentang Kesehatan tahun 2009 antara lain mengatur hak reproduksi dan keluarga berencana (KB)Belum diketahui implementasi di lapangan dalam pelaksanaan program KB berkualitas. Tujuan umum: melakukan analisis tentang Undang-undang no. 36 tahun 2009 terkait program KB berkualitas dan implementasinya di lapangan. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif di 2 puskesmas masing-masing di kota Malang di propinsi Jawa Timur, dan kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) di propinsi Kalimantan Tengah. Pengumpulan data secara kualitatif dengan cara observasi, wawancara mendalam, FGD kepada kepala puskesmas, pengelola program KB, petugas pelayanan KB di puskesmas, PLKB dan pasangan usia subur serta pengumpulan data sekunder. Hasil: pasal 71, 72, 73, 74, 78 dalam Undang-undang no.36 tahun tentang Kesehatan tahun 2009 memuat tetang kesehatan reproduksi dan KB yang cukup lengkap didukung peraturan perundangan lain tentang KB dan kesehatan reproduksi. Pemahaman masyarakat tentang nilai anak telah bergeser dari mengutamakan jumlah menjadi memperhatikan kualitas terutama pendidikan. Toleransi pelayanan KB, sehingga sudah puas meskipun pelayanan belum berkualitas. Diduga hal ini karena pengetahuan tentang KB kurang, biaya murah/gratis, keterampilan teknis dinilai baik, lokasi dekat, petugas yang ramah. Provider kurang memperhatikan memberikan pi1ihan alat/cara KB, informasi/konseling, informed consent, tindakan belum memenuhi standar operasional prosedur, ketersediaan alat obat kontrasepsi belum terpenuhi. Kesimpulan: perumusan peraturan perundang-undangan tentang Kesehatan Reproduksi dan KB cukup ideal, namun penerapannya masih belum sepenuhnya ditaati. Saran: pemenuhan hak pelayanan KB berkualitas berupa (a) Peningkatan konseling dan KIE (b) Peningkatan tindakan sesuai Standar Operasional Prosedur, (c) Peningkatan keterampilan petugas; (d) Peningkatan kesadaran tentang hak dan kewajiban kepada petugas dan klien melalui sosialisasi Undang-undang Nomor 36 tahun 2009.

Actions (login required)

View Item