Forum perdagangan internasional dapat memperluas akses pasar dan daya saing barang dan jasa kesehatan Indonesia, tetapi di sisi lain perlu tetap dikendalikan dan dievaluasi agar dapat melindungi produk/pasar dalam negeri. Saat ini, belum terdapat posisi runding dan strategi Kementerian Kesehatan dalam berbagai forum perundingan perdagangan internasional sehingga kerja sama perdagangan internasional belum secara optimal mengamankan kepentingan nasional. Startegi dan posisi Kementerian Kesehatan dalam berbagai forum perundingan internasional diperlukan agar dapat secara optimal memberikan akses pasar barang dan jasa kesehatan, serta meningkatkan daya saing dan layanan kesehatan Indonesia.
Strategi dan posisi yang dapat dilakukan Kementerian Kesehatan guna mencapai tujuan tersebut, sebagai berikut:
Strategi Kementerian Kesehatan

1. Penyusunan posisi Kementerian Kesehatan pada forum perundingan perdagangan internasional.
2. Pemanfaatan komite kerja sama ekonomi dalam rangka pemenuhan ketentuan ekspor dan standar produk kesehatan di negara mitra, serta peningkatan daya saing produk kesehatan dalam negeri dan peningkatan standar kompetensi sumber daya manusia kesehatan (SDMK) Indonesia.
3. Pembentukan Tim Perundingan Perdagangan Barang dan Jasa Kesehatan di Kementerian Kesehatan.
4. Reviu dan penyelarasan peraturan perundang-undangan Indonesia terkait sektor kesehatan dengan posisi Kementerian Kesehatan.

Posisi Kementerian Kesehatan (Request dan Offer)
1. Perundingan Perdagangan Barang Kesehatan:
- Pengkategorisasian posisi keterbukaan sektor kesehatan (offer): ofensif, moderate, dan defensif.
- Penyusunan prioritas posisi request sektor kesehatan: prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3.
2. Perundingan Perdagangan Jasa Kesehatan:
- Penetapan subsektor dan SDMK yang dibuka akses pasarnya kepada negara mitra (offer).
- Penyusunan subsektor dan SDMK yang akan diminta dibuka akses pasarnya kepada negara mitra (request).