Kenaikan belanja kesehatan mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan layanan kesehatan dan memastikan akses yang lebih baik bagi seluruh masyarakat. Meskipun ada peningkatan belanja kesehatan serta modal sosial yang tinggi, penting untuk mempertimbangkan tantangan jangka panjang terkait keberlanjutan, inovasi dan kebijakan pembiayaan kesehatan, untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran, mengurangi beban biaya, dan memperluas cakupan layanan kesehatan. Hasil pemetaan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (KPS) bidang Kesehatan, menunjukkan bahwa seluruh Kabupaten/ Kota telah melaksanakan KPS bidang Kesehatan. Namun Kabupaten/ Kota dengan kapasitas fiskal rendah dan sangat rendah perlu didorong dan dibantu untuk difasilitasi dalam melaksanakan kemitraan dan lebih mendorong sektor swasta untuk mengembangkan kemitraan di wilayah tersebut. Di Tingkat pusat, terjadi kesulitan inventarisir data KPS, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Tantangan dalam pelaksanaan KPS di bidang Kesehatan antara lain ketimpangan akses karena tatakelola yang kurang baik; kepatuhan terhadap regulasi; keraguan pembiayaan yang berkelanjutan. Di Tingkat daerah timbul permasalahan belum adanya pengaturan kemitraan ditingkat pemerintah daerah merupakan tantangan yang dihadapi oleh sektor terkait serta masih ada perbedaan persepsi dan pemahaman tentang regulasi kemitraan pemerintah dengan swasta. Dari identifikasi permasalahan diatas maka kerjasama di Kementerian Kesehatan harus dilakukan melalui kebijakan satu pintu (one gate policy) sehingga direkomendasikan untuk melakukan optimalisasi peran dan fungsi donors office Kementerian Kesehatan untuk mengatur tata kelola kemitraan dengan sektor swasta dalam negeri dan luar negeri.