Amandemen International Health Regulations (IHR) 2024 yang diadopsi pada World Health Assembly ke-77 menegaskan kewajiban setiap Negara Pihak untuk menetapkan National IHR Authority (NIA) sebagai koordinator nasional implementasi IHR, serta mempertahankan National Focal Point (NFP) sebagai titik komunikasi resmi dengan WHO, sebagaimana diatur pada Artikel 1 dan Artikel 4 Amandemen IHR. Kebutuhan ini makin mendesak setelah pandemi COVID-19, yang mengungkap rendahnya koordinasi lintas-sektor, keterlambatan pelaporan, serta kesenjangan kapasitas penanganan darurat. Indonesia menghadapi tantangan serupa, termasuk keterbatasan alur komando, belum terintegrasinya sistem informasi lintas kementerian, dan koordinasi sektoral yang belum optimal dalam pencegahan serta respons kedaruratan kesehatan masyarakat. Dalam rangka memperkuat implementasi Amandemen IHR 2024 di Indonesia melalui penataan kelembagaan NIA dan NFP, rekomendasi yang diusulkan mencakup penetapan NIA pada tingkat nasional yang memiliki otoritas koordinatif terhadap seluruh sektor terkait kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), mempertahankan NFP di Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) sebagai titik komunikasi resmi dan pelaksana teknis utama, serta memperkuat kapasitas NFP melalui pembentukan tim khusus, pelatihan berkelanjungan, dan integrasi sistem informasi kedaruratan kesehatan. Langkah ini diharapkan meningkatkan kesiapsiagaan Indonesia dalam menghadapi ancaman kesehatan lintas batas sekaligus memastikan pemenuhan kewajiban internasional di bawah IHR 2024.