Indonesia masih menghadapi situasi kronis kekurangan tenaga kesehatan khususnya dokter dan dokter spesialis dalam waktu panjang. Pemerintah menargetkan penambahan sekitar 130.000 tenaga dokter untuk mengejar target rasio 1 per 1000 penduduk. Namun untuk mencapainya kita masih terhambat oleh 3 (tiga) kendala utama. Pertama, belum terintegrasinya basis data ketersediaan, kebutuhan, kuota pendidikan dokter dan dokter spesialis dari hulu ke hilir sebagai dasar perencanaan. Kedua, komunikasi dan koordinasi yang belum optimal dalam proses pembelajaran klinik. Ketiga, belum adanya perangkat regulasi yang membahas peran pemda dan stakeholder penting lainnya. Kajian ini merekomendasikan kebijakan transformatif yakni penguatan kesiapan adaptasi kebijakan peningkatan kuota pendidikan dokter dan dokter spesialis khususnya dari sisi wahana pendidikan dan pemerintah daerah. Adapun strategi operasional kebijakan tersebut:
1) Verifikasi kebutuhan dokter dan dokter spesialis di daerah; 2)FK mengirimkan peserta didik ke wahana pendidikan sesuai dengan kapasitas RS pendidikan;3)FK memprioritaskan peserta pendidikan yang berasal dari fasilitas kesehatan yang kekurangan dokter dan dokter spesialis, serta 4)Kepala daerah, direktur RS pendidikan, dan dekan FK membuat komitmen tertulis untuk mengatur implementasi rencana pendayagunaan dokter dan dokter spesialis.