Keterbatasan kemampuan pemerintah untuk menjalankan sistem kesehatan merupakan salah satu penyebab munculnya pelaksana dari sektor swasta. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah dituntut untuk menggunakan beberapa alternatif pendanaan, salah satunya mengunakan skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau dikenal sebagai Public Private Partnership (PPP).
Fakta menunjukkan bahwa terdapat 268 (52,14°/o) Kabupaten/kota yang melakukan Kemitraan Pemerintah dengan Swasta (KPS), baik pada fiskal rendah, sedang maupun tinggi. Bentuk Kerjasama di rumah sakit umumnya bersiafat Kerjasama operasional (KSO), sedangkan di puskesmas bersifat insidensil dalam bentuk Kerjasama tanggung jawab sosial atau Coorporate Social Responsibility (CSR) dengan perusahaan di wilayahnya

Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2018 dan Permenkes Nomor 27 tahun 2022 yang menjadi dasar pelaksanaan Kerjasama Pemerintah sektor swasta baik infrastruktur maupun noninfrastruktur dalam penyediaan layanan kesehatan di Indonesia.

Dalam upaya percepatan implementasi kemitraan pemerintah dengan swasta untuk mendukung pembiayaan dan pelayanan Kesehatan, khususnya dalam bi dang noninfrastruktur Kesehatan maka direkomendasikan untuk segera membentuk Komite Pengelola Kemitraan Pemerintah dengan Swasta (KPS).