Kasus Hipertensi dan Diabetes di lingkungan instansi pemerintah (ASN/ TNI/ POLRI/ BUMN/ BUMD) tertinggi ke 2 setelah masyarakat yang tidak bekerja yakni 10,9% untuk Hipertensi dan 13,9% untuk Diabetes (SKI, 2023). Hal tersebut diperburuk oleh minimnya upaya deteksi dini dan pencegahan di internal instasi masing-masing. Minimnya pengetahuan, kemauan dan kemampuan kelembagaan maupun individu menjadi factor utama maslah tersebut. Hal tersebut menjadi penyebab minimnya pemanfaatan layanan kesehatan, persepsi yang salah, dan minimnya kolaborasi antar instansi kesehatan dan non kesehatan. Adanya perjanjian kerjasama antar instansi menjadi bukti komitmen Gerakan bersama mencegah dan mengendalikan Hipertensi dan Diabetes. Perjanjian Kerjasama tersebut dapat diawali dengan kegiatan pendidikan kesehatan dan sosialisasi hasil SKI tahun 2023, advokasi kemungkinan kerjasama deteksi dini penyakit Hipertensi dan Diabetes, penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU/MoA), pembentukan satuan tugas dari perwakilan masing instansi. penyusunan tujuan dan target bersama, program atau rencana kerja, jadwal dan monoitoring dan evaluasi. Pengendalian cooersif dalam bentuk sanksi dan hukuman menjadi bentuk tindak lanjut ketidaktercapaian target sasaran deteksi dini Hipertensi dan Diabetes.