Prevalensi karies secara global terus meningkat dan di Indonesia belum ada penurunan secara signifikan prevalensi karies dalam 5 tahun terakhir (Kementerian Kesehatan, 2023). Hal ini masih jauh dari target program Indonesia Bebas Karies Tahun 2030. Tidak adanya regulasi tentang upaya preventif dan cakupan asuransi yang kurang memadai, berkontribusi terhadap rendahnya tingkat pemanfaatan layanan preventif kesehatan gigi (Jiang et al., 2021). Padahal WHO mendesak agar kesehatan mulut lebih berfokus pada pendekatan preventif (Dunleavy, 2024). Selain itu, upaya promotif preventif dapat menekan beban pembiayaan akibat perawatan masalah gigi dan mulut.
Saat ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI telah melakukan perubahan terkait pengelolaan Satuan Kredit Profesi (SKP) bagi dokter gigi, dengan 3 aspek yaitu pembelajaran (seminar/workshop) sebesar 50- 60, profesi/pelayanan sebesar 30-45, dan pengabdian masyarakat sebesar 5-10. Jumlah poin pemenuhan SKP pada aspek pengabdian Masyarakat perlu dikaji ulang. Apabila seluruh dokter gigi melakukan pengabdian masyarakat secara intensif, hal ini tentunya akan semakin meningkatkan upaya promotif preventif bidang kedokteran gigi. Selain itu, beban pembiayaan akibat karies gigi, pembiayaan pemerintah untuk pengabdian masyarakat, dan pembiayaan dokter gigi untuk memenuhi SKP juga lebih berkurang. Bobot SKP yang rendah untuk pengabdian masyarakat menyebabkan kurangnya insentif bagi dokter gigi untuk aktif dalam upaya promotif-preventif kesehatan gigi. Peningkatan jumlah SKP pengabdian masyarakat lebih bermanfaat dibandingkan berfokus pada aspek pembelajaran dan pelayanan yang muaranya adalah perawatan kuratif.