Situasi Pencatatan dan Pelaporan Penyalahgunaan Napza di Enam Provinsi di Indonesia

Masalah penyalahgunaan napza di Indonesia dalam dekade terakhir ini menunjukkan kecenderungan meningkat, diantaranya penyalahgunaan ecstasy yang termasuk dalam golongan Amphetamine Type Stimulant (ATS). Lagipula tidak adanya data penyalahguna yang akurat dan reliabel menyebabkan perencanaan oleh pemerintah kurang strategis, khususnya dengan adanya kebijakan desentralisasi akhir-akhir ini.
Eksplorasi sistem pencatatan dan pelaporan penyalahgunaan napza dan dukungan struktural untuk memelihara adanya dan kelangsungan informasi telah dilakukan. Tujuan studi ini adalah mengkonfirmasi adanya sistem pencatatan dan pelaporan serta mengembangkan sistem pengumpulan data dari sektor kesehatan dalam skala nasional. Eksplorasi dimulai dengan pengumpulan format pencatatan dan pelaporan secara serentak dari enam provinsi yang ditentukan berdasarkan data jumlah penyalahguna dari BNN, yaitu Riau, Kalimantan Timur, Bali, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera Utara.
Hasil penelitian menunjukkan ada tiga format pencatatan dan pelaporan penyalahgunaan napza, yaitu RL 2a dan RL 2b dari Yanmedik berdasarkan klasifikasi penyakit dengan kode F10-F19, format Pusdatin dengan perincian variabel yang dilaporkan dan modifikasi format dari Ditjen POM yang ditemukan di Riau. Pelaporan oleh sebagian besar UPK minimal 4 kali dalam setahun.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pencatatan dan pelaporan penyalahgunaan napza di sektor kesehatan masih belum memadai dan berdiri sendiri sehingga untuk memperoleh data nasiona! perlu pemilihan setting yang sesuai serta pembentukan unit pengolah data laporan pada tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional.