Strategi Penguatan Pecatatan dan Pelaporan Kasus TB Fasyankes kepada Pemerintah Pusat dan Daerah

Kasus under reporting TB banyak terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan swasta, meskipun Kemenkes sudah mengeluarkan regulasi yang mengatur mengenai kewajiban setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki pelayanan TB untuk melakukan pencatatan dan pelaporan kasus ke dalam Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB), namun per Juni 2022 jumlah pelaporan masih di bawah target (kurang dari 30 % dari target 48 %). Hasil konfirmasi lapangan yang dilakukan di Kabupaten Malang dan Kota Kendari, diidentifikasi bahwa akar masalah under reporting ke dalam SITB oleh fasyankes diantaranya faktor komitmen fasyankes dalam pencatatan dan pelaporan di SITB, monitoring dan evaluasi Dinkes, integrasi data kasus TB pada fasyankes yang memiliki aplikasi inhouse dan banyaknya fasyankes swasta yang belum memiliki MoU pelayanan TB dengan
Dinkes. Berdasarkan akar masalah tersebut, rekomendasi kebijakan yang diusulkan adalah rekomendasi kebijakan jangka pendek yaitu khusus kepada fasyankes swasta terutama Klinik/DPM yang belum memiliki MoU pelayanan TB dan belum memiliki akun SITB, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Yankes Dinas Kabupaten, Puskesmas serta melibatkan tim PPM untuk melakukan sosialisasi dan supervisi secara kontinu terkait pelayanan TB dan kewajiban pencatatan di SITB dan mendorong untuk ber-MoU pelayanan TB. Khusus kepada fasyankes swasta yang cakupan pencatatan dan pelaporan SITB-nya masih rendah dan, Dinas Kesehatan perlu melakukan supervisi dan monitoring secara berkala (per triwulan) untuk meningkatkan kapasitas petugas dengan memberikan dukungan dan bimbingan teknis bagi petugas TB. Selain itu, mengadakan lokakarya pengawasan tahunan untuk membahas permasalahan yang ditemui dalam penggunaan SITB di masing-masing fasyankes, serta menemukan solusi yang tepat.