LAPORAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA RIFASKES 2011 RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, - (2012) LAPORAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA RIFASKES 2011 RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH. Project Report. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Jakarta.

Text LAPORAN RSU RIFASKES SULAWESI TENGGARA.pdf Download (2MB)

Abstract

Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2011 mencakup Rumah Sakit Umum (RSU)
Pemerintah. Tujuan Rifaskes adalah untuk memperoleh informasi terkini tentang supply
pelayanan kesehatan di RSU Pemerintah. Survey ini mencakup Sumber Daya Manusia;
peralatan kesehatan penting dan canggih; penyediaan pelayanan pada tingkat wilayah dan
nasional (stock opname), dan pemetaan ketersediaan supply fasilitas RSU Pemerintah di
berbagai wilayah (kabupaten/kota/propinsi).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka
yang dimaksud dengan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan
pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. RSU adalah rumah sakit yang
memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.Rumah sakit
publik adalah rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan bahan
hukum yang bersifat nirlaba.
RSU Pemerintah yang telah berdiri sebelum Bulan Februari 2010 termasuk kedalam
kriteria inklusi sampel Rifaskes.RSU-RSU yang dulu pernah diklasifikasikan ke dalam RSU
Pemerintah tetapi kemudian mengalami perubahan kepemilikan dieksklusikan di dalam riset
ini. Indikator yang digunakan di dalam survei ini adalah beberapa indikator yang telah
ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan pelayanan-pelayanan yang sesuai dengan
Kepmenkes 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Data
Rifaskes 2011 untuk RSU Pemerintah merupakan hasil wawancara dan observasi terhadap
sejumlah data dukung dengan hasil sebagai berikut:
1. Karakteristik RSU Pemerintah. Sebagian besar RSU Pemerintah yang menjadi
responden Rifaskes di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah milik Pemerintah
Kabupaten/Kota (73,3%). Terdapat 1 RSU Pemerintah (6,7%) yang menjadi milik
Pemerintah Provinsi. Keberadaan RSU milik TNI/Polri ada sekitar 13,3% dan terdapat
1 RSU yang menjadi milik BUMN (6,7%). Sebaliknya, tidak ada satu pun RSU milik
kementerian yang terdapat di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Hasil Rifaskes di Provinsi Sulawesi Tenggara didapatkan 73,3% RSU Pemerintah belum
terakreditasi. Terdapat 20,0% RSU yang terakreditasi 5 jenis pelayanan dan 6,7%
terakreditasi 12 jenis pelayanan. Belum ada RSU Pemerintah yang terakreditasi 16 jenis
pelayanan.
Sebagian besar RSU Pemerintah di Provinsi Sulawesi Tenggara tidak menjadi wahana
pendidikan. Terdapat 4 RSU Pemerintah (26,7%) yang menjadi wahana pendidikan
mahasiswa FK/PSPD, namun bukan merupakan RS Pendidikan.
2. Sumber Daya Manusia RS. Keberadaan empat jenis spesialis medik dasar, seperti
spesialis anak, spesialis bedah, penyakit dalam dan kebidanan dan kandungan di RSU
Pemerintah di Provinsi Sulawesi Tenggara masih berada di bawah rerata Nasional.
Demikian pula dengan keberadaan spesialis medis penunjang. Tidak ada RSU
Pemerintah di Provinsi Sulawesi tenggara yang memiliki spesialis rehabilitasi medis.
Secara umum, gambaran ketenagaan kesehatan lainnya di RSU Pemerintah di Provinsi
Sulawesi Tenggara memiliki gambaran yang hampir sama dengan gambaran Nasional. Tenaga keterapian fisik, fisioterapis, okupasi terapis, radioterapis, teknisi gigi, dan analis
kesehatan, berada di atas rerata Nasional. Analis tranfusi dan ortotis protetis belum
dimiliki oleh seluruh RSU Pemerintah di Sulawesi Tenggara. Untuk jenis tenaga
kesehatan lainnya masih dibawah rerata Nasional. Semua RSU Pemerintah di Provinsi
Sulawesi Tenggara sudah memiliki tenaga perawat, bidan, farmasi, kesehatan
masyarakat, dan tenaga gizi. Tenaga Apoteker berada di atas rerata Nasional.
3. Sarana Penunjang. Di Sulawesi Tenggara, kecukupan air bersih berada di atas rerata
Nasional, namun ketersediaan listrik 24 jam di bawah rerata Nasional. Di Sulawesi
Tenggara, sekitar 93,3% RSU Pemerintah sudah memiliki ketersediaan listrik 24 jam (di
bawah rerata nasional), 100% memiliki generator listrik 100,0%. Terdapat 60,0% RSU
Pemerintah yang mempunyai UPS.
Ketersediaan/akses internet dan telepon, hanya ada di 66,7% RSU Pemerintah di
Provinsi Sulawesi Tenggara. Angka ini lebih rendah daripada rerata Nasional. Semua
RSU Pemerintah di Provinsi Sulawesi Tenggara telah memiliki ambulan, 66,7%
mempunyai mobil jenazah. Berdasarkan hal tersebut, kepemilikan ambulan dan mobil
jenazah RSU Pemerintah di Provinsi Sulawesi Tenggara lebih tinggi dari rerata Nasional.
4. Klinik Rawat Jalan. Berbeda dengan gambaran Nasional, di Provinsi Sulawesi Tenggara,
ketersediaan ruang UGD poliklinik, klinik umum dan Klinik gigi mulut merupakan yang
terbanyak (100%) ditemukan di RSU Pemerintah. Diikuti Klinik kebidanan dan
kandungan (93,3%), dan klinik anak (66,7%). Keduanya berada di bawah rerata nasional.
Di antara klinik pelayanan medik spesialistik dasar (klinik spesialistik kebidanan dan
kandungan, penyakit dalam, bedah, dan anak), keberadaan klinik penyakit dalam
merupakan yang terendah (53,3%). Klinik spesialistik mata baru tersedia di 20,0% RSU
Pemerintah dan masih berada di bawah rerata nasional. Klinik ortopedi juga baru
terdapat di sekitar 6,7% RSU Pemerintah di Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Pelayanan RSU Pemerintah. Seluruh RSU Pemerintah memiliki pelayanan
perinatal/neonatal, instalasi gizi, dan laboratorium patologi klinik. Hampir seluruh RSU
Pemerintah di Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki Unit Gawat Darurat (99,6%). Sekitar
80% RSU Pemerintah di Provinsi Sulawesi Tenggara telah memiliki pelayanan bedah,
46,7% memiliki perawatan intensif, 73,3% pelayanan radiologi, 93,3% memiliki
pelayanan farmasi, 66,7% memiliki pelayanan Rehabilitasi Medik, 93,3% RSU
Pemerintah memiliki unit rekam medis, 40% memiliki Unit Penyediaan Darah
(seluruhnya berupa Unit Transfusi Darah). Hanya terdapat 1 RSU Pemerintah (6,7%) di
Provinsi Sulawesi Tenggara yang mempunyai pelayanan sterilisasi sentral, 86,7%
memiliki pelayanan binatu sendiri, 46,7% memiliki pelayanan pemulasaraan jenazah,
dan sekitar 66,7% RSU Pemerintah di Sulawesi Tenggara memiliki unit pengelola
limbah.
6. Pemeriksaan Tuberkulosa. Sekitar 86,7% RSU Pemerintah di Provinsi Sulawesi Tenggara
memberikan pelayanan penegakkan diagnosis Tb melalui pemeriksaan mikroskopis,
46,7% melakukan penegakkan diagnosis Tb pada anak melalui sistem skoring Tb.
Seluruh Laboratorium Patologi Klinik (100,0%) RSU Pemerintah di Provinsi Sulawesi
Tenggara ikut dalam program DOTS, 93,3% memiliki tenaga yang sudah dilatih untuk
pemeriksaan sputum BTA, dan 100,0% sudah melakukan pemeriksaan sputum BTA.
7. HIV AIDS. Sekitar 53,3% Laboratorium RSU Pemerintah di Sulawesi Tenggara melakukan
pemeriksaan Anti HIV, seluruhnya menggunakan metoda Rapid Test. Terdapat masing-masing 1 RSU Pemerintah (12,5%) menggunakan metode elisa manual dan elisa
otomatik.
8. Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Komprehensif (PONEK). Secara umum,
proporsi pemenuhan kriteria PONEK RSU Pemerintah di Provinsi Sulawesi Tenggara di
bawah angka Nasional, hal ini berlaku untuk hampir seluruh kriteria yang telah
ditetapkan. Proporsi pemenuhan kriteria PONEK oleh RSU Pemerintah di Provinsi
Sulawesi Tenggara berkisar antara 20,0% (Kriteria waktu tanggap pelayanan darah ≤ 1
jam) sampai 53,3% (Kriteria tim siap operasi 24 jam meskipun on call).
9. Rumah Sakit Sayang Bayi. Terdapat 10 langkah menuju keberhasilan menyusui yang
menjadi indikator Rumah Sakit Sayang Bayi (Baby Friendly Hospital) yang dinilai dalam
Rifaskes; kebijakan tertulis mengenai penggunaan ASI eksklusif, pelatihan untuk
mendukung penggunaan ASI eksklusif, catatan ibu hamil berdiskusi mengenai ASI dan
manajemen laktasi, bayi setelah dilahirkan sesegera mungkin kontak dengan ibu, ibu
dibimbing melakukan Inisiasi Menyusu Dini, bimbingan kepada Ibu mengenai cara
menyusui, bayi diberi makanan lain selain ASI, kebijakan rawat gabung, menyusui bayi
kapanpun bayi lapar, serta keberadaan klinik laktasi.
Secara umum, RSU Pemerintah di Provinsi Sulawesi Tenggara sudah memberikan
perhatian yang cukup baik dalam hal kontak sesegera mungkin antara ibu dan bayi,
bimbingan inisiasi menyusu dini (IMD) (93,3%), bimbingan cara menyusui (86,7%), dan
menyusui on demand (93,3%). Masih terdapat sekitar 46,7% RSU Pemerintah yang
memberikan makanan lain selain ASI. Hanya 6,7% RSU Pemerintah memiliki catatan
diskusi ibu hamil berdiskusi mengenai ASI dan manajemen laktasi.
10. Promosi Kesehatan di Rumah Sakit. Di Sulawesi Tenggara, hanya 3 RSU Pemerintah
(20,0%) yang memiliki kebijakan tertulis mengenai kegiatan promosi kesehatan di RS,
26,7% memiliki unit khusus yang mengelola dan menyelenggarakan kegiatan promosi
kesehatan, 13,3% memiliki alokasi anggaran kegiatan PKRS. Penyuluhan kelompok baru
dilakukan oleh 14,3% RSU Pemerintah di Sulawesi Tenggara, Pemasangan spanduk,
banner, dan atau poster mengenai informasi kesehatan dilakukan oleh sekitar 78,6%
RSU Pemerintah, dan hanya 1 RSU Pemerintah (7,1%) di Provinsi Sulawesi Tenggara
yang sudah melakukan kegiatan pembinaan puskesmas.
Kesimpulan
1. Secara umum, RSU Pemerintah dengan kelas yang lebih tinggi memiliki SDM,
Kesehatan, jenis pelayanan, kesesuaian standar, dan peralatan yang lebih baik daripada
kelas yang berada di bawahnya.
2. Masih terdapat RSU Pemerintah yang belum menjalankan pelayanan yang diharuskan,
misalnya memiliki Instalasi Radiologi, Rekam Medis, Instalasi Gizi, Binatu, dan
sebagainya.
3. Masih banyak RSU yang belum memiliki kesesuaian antara standar yang ditetapkan di
dalam masing-masing kelas RS dengan kondisi yang dimiliki, baik dalam hal ketenagaan
dan peralatan yang dibutuhkan untuk setiap pelayanan RS.
4. Masih terdapat RSU Pemerintah yang belum memiliki kemampuan optimal di dalam
menunjang pencapaian indikator Millenium Development Goals, misalnya dalam hal
penanganan Tuberkulosis dan HIV-AIDS.5. Kemampuan RSU Pemerintah dalam menghadapi kasus-kasus emergensi kebidanan
dan kandungan, serta neonatal masih lemah, hal ini terlihat dari masih banyaknya RSU
Pemerintah yang belum mampu memenuhi Kriteria Umum RS PONEK.
6. Perhatian RSU Pemerintah terhadap kegiatan promosi kesehatan di RS masih belum
optimal. Kurangnya perhatian RSU Pemerintah terhadap kegiatan promosi kesehatan di
RS juga tercermin dari banyaknya rumah sakit yang belum memiliki peralatan standar
promosi kesehatan di rumah sakit dan minimnya kegiatan promosi kesehatan di RS.
Saran
1. Perlu dilakukan identifikasi terhadap kesesuaian kelas RSU Pemerintah dengan
kemampuan dan kondisi sebenarnya yang dimiliki oleh RSU Pemerintah. Kesesuaian
kelas mengacu pada persyaratan Permenkes Nomor 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi
Rumah Sakit
2. Pemerintah perlu memperhatikan keberadaan dan distribusi SDM kesehatan yang
dibutuhkan oleh RSU pemerintah, khususnya empat jenis dokter spesialis pelayanan
medik spesialistik dasar.
3. Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan pemilik RSU Pemerintah lainnya, seperti
TNI/Polri, BUMN, Kementerian dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota,
untuk bersama-sama melakukan upaya untuk dapat memenuhi standar RS yang telah
ditetapkan. Kerjasama juga dilakukan untuk mengurangi kesenjangan baik antara RSU
yang berbeda kepemilikan maupun antara kondisi geografis.
4. Dipertimbangkan untuk pengembangan konsep rujukan regional dengan memperkuat
keberadaan, sebaran, dan kemampuan pelayanan perawatan intensif tersier (NICU,
PICU, dan CICU/ICCU) pada sarana pelayanan kesehatan rujukan yang terpilih.
5. Perlu penguatan kemampuan RSU Pemerintah di dalam Pelayanan Obstetri Neonatal
Emergensi Komprehensif (PONEK). Kemampuan RSU Pemerintah dalam menangani
kasus-kasus kegawatdaruratan pada Ibu dan bayi membutuhkan keberadaan dan
kelengkapan pelayanan serta keterampilan petugas yang memenuhi kriteria sebagai RS
PONEK.
6. Masih banyak RSU Pemerintah yang belum memenuhi kriteria 10 langkah keberhasilan
menyusui. Perlu upaya untuk meningkatkan pemahaman petugas mengenai ASI Eksklusif
dan Inisiasi Menyusui Dini, serta kemampuan melakukan persuasi kepada ibu dan
keluarga. Selain itu, peningkatan keberadaan klinik laktasi di RSU Pemerintah hendaknya
menjadi perhatian dari pengelola RSU Pemerintah
7. Perhatian pengelola RSU Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan promosi kesehatan di
RS, perlu ditingkatkan terkait dengan kedudukan RS sebagai institusi pelayanan
kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan paripurna (promotif,
preventif, kuratif, dan rehabilitatif).

Actions (login required)

View Item