LAPORAN PROVINSI JAWA TIMUR RIFASKES 2011 RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, - (2012) LAPORAN PROVINSI JAWA TIMUR RIFASKES 2011 RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH. Project Report. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Jakarta.

Abstract

RINGKASAN EKSEKUTIF
Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2011 mencakup Rumah Sakit Umum (RSU)
Pemerintah. Tujuan Rifaskes adalah untuk memperoleh informasi terkini tentang supply
pelayanan kesehatan di RSU Pemerintah. Survey ini mencakup Sumber Daya Manusia;
peralatan kesehatan penting dan canggih; penyediaan pelayanan pada tingkat wilayah dan
nasional (stock opname), dan pemetaan ketersediaan supply fasilitas RSU Pemerintah di
berbagai wilayah (kabupaten/kota/propinsi).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka
yang dimaksud dengan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan
pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. RSU adalah rumah sakit yang
memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.Rumah sakit
publik adalah rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan bahan
hukum yang bersifat nirlaba.
RSU Pemerintah yang telah berdiri sebelum Bulan Februari 2010 termasuk kedalam
kriteria inklusi sampel Rifaskes.RSU-RSU yang dulu pernah diklasifikasikan ke dalam RSU
Pemerintah tetapi kemudian mengalami perubahan kepemilikan dieksklusikan di dalam riset
ini. Indikator yang digunakan di dalam survei ini adalah beberapa indikator yang telah
ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan pelayanan-pelayanan yang sesuai dengan
Kepmenkes 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
DataRifaskes 2011 untuk RSU Pemerintah merupakan hasil wawancara dan observasi
terhadap sejumlah data dukung dengan hasil sebagai berikut:
1. Karakteristik RSU Pemerintah. Distribusi RSU Pemerintah responden Rifaskes di
Provinsi Jawa Timur sejumlah 75 RSU, terdiri dari 3 RSU kelas A, 26 RSU Kelas B, 33 RSU
Kelas C, dan 13 RSU kelas D. 25 RSU Pemerintah di Jawa Timur belum terakreditasi, dan
28 terakreditasi 5 jenis pelayanandan, 7 terakreditasi 12 jenis pelayanan dan 15
terakreditasi 16 pelayanan. 24 RS menjadi wahana pendidikan mahasiswa FK/PSPD
dimana 8 RS merupakan RS Pendidikan dan 16 RS Bukan RS pendidikan. Sedangkan yang
bukan merupakan wahana pendidikan dokter sebanyak 51 RS.
2. Sumber Daya Manusia RS. Pada empat jenis spesialis di Provinsi Jawa Timur masih di
atas rerata nasional. Sedangkan spesialis medis penunjangnya hamper semua di atas
rerata nasional, kecuali Farmasi Klinik (0%) sedangkan nasional (1,6%). Untuk beberapa
spesialis gigi, Provinsi di Jawa Timur memiliki angka di atas rerata nasional (Ortodonsi
dan Pedodonsi). Kecuali Pedodonsia yang masih dibawah rerata nasional ( 4 % dari 5 %)
Secara umum, gambaran ketenagaan kesehatan lainnya di RSU Pemerintah di Provinsi
Jawa Timur memiliki gambaran yang hampir sama dengan gambaran Nasional. Namun
RSU Pemerintah di Provinsi Jawa Timur memiliki tenaga analis transfusi darah, dan
teknisi tranfusi darah yang lebih rendah dari rerata nasiona 2,7 % dari 8,2% dan 1,3%
dari 8,8%).
3. Sarana Penunjang. Seluruh RSU Pemerintah memiliki ketersediaan dan kecukupan air
bersih dan listrik 24 jam. Uninteruptable Power Supply (UPS) hanya tersedia di sekitar
67,6% RSU Pemerintah. Ketersediaan generator listrik di RSU Pemerintah adalah sebesar
98,7%. Untuk alat komunikasi dan transportasi, RSU Pemerintah di Provinsi Jawa Timur
[Type the company name]
LAPORAN PROVINSI JAWA TIMUR RIFASKES 2011
RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH iii
lebh besar dari rerata nsional. Secara umum terdapat 15.049 tempat tidur RSU
Pemerintah di Provinsi Jawa Timur, dengan jumlah tempat tidur kelas 3 sebanyak 6.433
buah (42,7%) dari keseluruhan jumlah tempat tidur RSU Pemerintah di Provinsi Jawa
Timur.
4. Klinik Rawat Jalan. Berbeda dengan gambaran Nasional, di Provinsi Jawa Timur,
ketersediaan klinik gigi mulut yang terbanyak (100%) ditemukan di RSU pemerintah dan
berada di atas rerata Nasional. Diikuti Klinik kebidanan dan kandungan (98,7%) dan
klinik bedah (94,7%), dan berada di atas rerata nasional. Di antara klinik pelayanan
medik spesialistik dasar (klinik spesialistik kesehatan kebidanan dan kandungan,
penyakit anak, penyakit dalam, dan bedah), keberadaan klinik penyakit dalam
merupakan yang terendah (89,3%). Klinik spesialistik mata sudah tersedia di 84,0% RSU
pemerintah. Klinik ortopedi sudah terdapat di sekitar 64,0% RSU Pemerintah di Provinsi
Jawa Timur. Ketersediaan klinik syaraf ditemukan di sekitar 80% RSU Pemerintah, lebih
tinggi daripada keberadaan klinik kulit dan kelamin (58,7%). Klinik VCT tersedia di sekitar
32,4% dari seluruh RSU Pemerintah di Jawa Timur.
5. Pelayanan RSU Pemerintah. Hampir seluruh RSU Pemerintah di Jawa Timur sudah
memiliki Unit Gawat Darurat (99,6%). Seluruh RSU Pemerintah di Provinsi Jawa Timur
telah memiliki pelayanan bedah. 72% RSU Pemerintah di Jawa Timur yang memiliki
perawatan intensif. Proporsi keberadaan pelayanan perinatal/neonatal RSU Pemerintah
di Jawa Timur lebih tinggi (97,3%) dari proporsi keberadaan pelayanan perinatal
Nasional. Proporsi keberadaan pelayanan laboratorium patologi klinik di Jawa Timur
(98,7%). Proporsi keberadaan pelayanan radiologi di RSU Pemerintah di Jawa Timur
sebesar 100%. Semua RSU Pemerintah di Jawa Timur memiliki pelayanan farmasi, dan
hanya 92,6% RSU Pemerintah di Jawa Timur yang memiliki Instalasi Gizi, 85,3% memiliki
Pelayanan Rehabilitasi Medik. Seluruh RSU Pemerintah di Provinsi Jawa Timur telah
memiliki unit rekam medis. Sekitar 28,4% RSU Pemerintah (21 RSU Pemerintah) di
Provinsi Jawa Timur memiliki Unit Penyediaan Darah, berupa Unit Transfusi Darah. 40%
RSU Pemerintah di Provinsi Jawa Timur mempunyai pelayanan sterilisasi sentral. Di
Provinsi Jawa Timur sekitar 96% RSU Pemerintah memiliki pelayanan binatu dan 84%
memiliki pelayanan pemulasaraan jenazah. , sekitar 86,7% RSU Pemerintah di Provinsi
Jawa Timur memiliki unit pengelola limbah.
6. Indikator MDG. Untuk emeriksaan tuberkulosa di rumah sakit, sekitar 80% Laboratorium
Patologi Klinik RSU Pemerintah di Provinsi Jawa Timur ikut dalam program DOTS, 83,3%
tenaga sudah dilatih untuk pemeriksaan sputum BTA, dan 79,7% melakukan
pemeriksaan sputum BTA. Untuk pemeriksaan HIV-AIDS, sekitar 78,4% Laboratorium
RSU Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan pemeriksaan Anti HIV, 98,3%
menggunaan metoda Rapid Test dan PCR, 6,9% menggunakan Elisa Manual dan 1,7%
menggunakan Elisa Otomatik.
7. Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Komprehensif (PONEK). Secara umum,
proporsi pemenuhan kriteria PONEK RSU Pemerintah di Provinsi Jawa Timur di bawah
angka Nasional, hal ini berlaku untuk hampir seluruh kriteria yang telah ditetapkan.
Proporsi pemenuhan kriteria PONEK oleh RSU Pemerintah di Provinsi Jawa Timur
berkisar antara 28,4% (Kriteria waktu tanggap pelayanan darah ≤ 1 jam) sampai 90,7%
(Kriteria tim siap operasi 24 jam meskipun on call).
8. Rumah Sakit Sayang Bayi. Terdapat 10 langkah menuju keberhasilan menyusui yang
menjadi indicator Rumah Sakit Sayang Bayi (Baby Friendly Hospital) yang dinilai dalam
[Type the company name]
LAPORAN PROVINSI JAWA TIMUR RIFASKES 2011
RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH iv
Rifaskes; kebijakan tertulis mengenai penggunaan ASI eksklusif, pelatihan untuk
mendukung penggunaan ASI eksklusif, catatan ibu hamil berdiskusi mengenai ASI dan
manajemen laktasi, bayi setelah dilahirkan sesegera mungkin kontak dengan ibu, ibu
dibimbing melakukan Inisiasi Menyusu Dini, bimbingan kepada Ibu mengenai cara
menyusui, bayi diberi makanan lain selain ASI, kebijakan rawat gabung, menyusui bayi
kapanpun bayi lapar, serta keberadaan klinik laktasi.
Secara umum, RSU Pemerintah di Provinsi Jawa Timur sudah memberikan perhatian
yang cukup baik dalam hal kontak sesegera mungkin antara ibu dan bayi, serta
bimbingan inisiasi menyusu dini (IMD), mencapai 90%. Sedangkan untuk bimbingan cara
menyusui, dilakukan rawat gabung, dan menyusui on demand mencapai 85%. Masih
terdapat sekitar 42,7% RSU Pemerintah yang memberikan makanan lain selain ASI.
Hanya separuh RSU Pemerintah yang memiliki klinik laktasi serta memiliki catatan
diskusi ibu hamil berdiskusi mengenai ASI dan manajemen laktasi
9. Promosi Kesehatan di Rumah Sakit. Hampir separuh RSU Pemerintah di Jawa Timur
(44%) memiliki kebijakan tertulis mengenai kegiatan promosi kesehatan di RS, unit
khusus yang mengelola dan menyelenggarakan PKRS. 67,% RSU Pemerintah di Provinsi
Jawa Timur juga sudah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan PKRS. Bisa saja terjadi
bahwa RS tidak mengalokasikan anggaran secara khusus untuk kegiatan promosi
kesehatan tetapi mengalokasikannya untuk kegiatan lain yang memiliki kemiripan,
misalnya kegiatan pemasaran.
Penyuluhan kelompok baru dilakukan oleh sekitar 82,4% RSU Pemerintah di Jawa Timur
yang melakukan kegiatan penyuluhan kelompok/massal. Pemasangan spanduk, banner,
dan atau poster mengenai informasi kesehatan dilakukan oleh sekitar 95,9% RSU
Pemerintah di Provinsi Jawa Timur. Hanya 20 dari 75 RSU Pemerintah di Provinsi Jawa
Timur yang melakukan kegiatan pembinaan puskesmas
Kesimpulan
1. Secara umum, RSU Pemerintah dengan kelas yang lebih tinggi memiliki SDM,
Kesehatan, jenis pelayanan, kesesuaian standar, dan peralatan yang lebih baik daripada
kelas yang berada di bawahnya.
2. Masih terdapat RSU Pemerintah yang belum menjalankan pelayanan yang diharuskan,
misalnya memiliki Instalasi Radiologi, Rekam Medis, Instalasi Gizi, Binatu, dan
sebagainya.
3. Masih banyak RSU yang belum memiliki kesesuaian antara standar yang ditetapkan di
dalam masing-masing kelas RS dengan kondisi yang dimiliki, baik dalam hal ketenagaan
dan peralatan yang dibutuhkan untuk setiap pelayanan RS.
4. Masih terdapat RSU Pemerintah yang belum memiliki kemampuan optimal di dalam
menunjang pencapaian indikator Millenium Development Goals, misalnya dalam hal
penanganan Tuberkulosis dan HIV-AIDS.
5. Kemampuan RSU Pemerintah dalam menghadapi kasus-kasus emergensi kebidanan
dan kandungan, serta neonatal masih lemah, hal ini terlihat dari masih banyaknya RSU
Pemerintah yang belum mampu memenuhi Kriteria Umum RS PONEK.
6. Perhatian RSU Pemerintah terhadap kegiatan promosi kesehatan di RS masih belum
optimal. Kurangnya perhatian RSU Pemerintah terhadap kegiatan promosi kesehatan di
RS juga tercermin dari banyaknya rumah sakit yang belum memiliki peralatan standar
promosi kesehatan di rumah sakit dan minimnya kegiatan promosi kesehatan di RS.
[Type the company name]
LAPORAN PROVINSI JAWA TIMUR RIFASKES 2011
RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH v
Saran
1. Perlu dilakukan identifikasi terhadap kesesuaian kelas RSU Pemerintah dengan
kemampuan dan kondisi sebenarnya yang dimiliki oleh RSU Pemerintah. Kesesuaian
kelas mengacu pada persyaratan Permenkes Nomor 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi
Rumah Sakit
2. Pemerintah perlu memperhatikan keberadaan dan distribusi SDM kesehatan yang
dibutuhkan oleh RSU pemerintah, khususnya empat jenis dokter spesialis pelayanan
medik spesialistik dasar.
3. Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan pemilik RSU Pemerintah lainnya, seperti
TNI/Polri, BUMN, Kementerian dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota,
untuk bersama-sama melakukan upaya untuk dapat memenuhi standar RS yang telah
ditetapkan. Kerjasama juga dilakukan untuk mengurangi kesenjangan baik antara RSU
yang berbeda kepemilikan maupun antara kondisi geografis.
4. Dipertimbangkan untuk pengembangan konsep rujukan regional dengan memperkuat
keberadaan, sebaran, dan kemampuan pelayanan perawatan intensif tersier (NICU,
PICU, dan CICU/ICCU) pada sarana pelayanan kesehatan rujukan yang terpilih.
5. Perlu penguatan kemampuan RSU Pemerintah di dalam Pelayanan Obstetri Neonatal
Emergensi Komprehensif (PONEK). Kemampuan RSU Pemerintah dalam menangani
kasus-kasus kegawatdaruratan pada Ibu dan bayi membutuhkan keberadaan dan
kelengkapan pelayanan serta keterampilan petugas yang memenuhi kriteria sebagai RS
PONEK.
6. Masih banyak RSU Pemerintah yang belum memenuhi kriteria 10 langkah keberhasilan
menyusui. Perlu upaya untuk meningkatkan pemahaman petugas mengenai ASI Eksklusif
dan Inisiasi Menyusui Dini, serta kemampuan melakukan persuasi kepada ibu dan
keluarga. Selain itu, peningkatan keberadaan klinik laktasi di RSU Pemerintah hendaknya
menjadi perhatian dari pengelola RSU Pemerintah
7. Perhatian pengelola RSU Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan promosi kesehatan di
RS, perlu ditingkatkan terkait dengan kedudukan RS sebagai institusi pelayanan
kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan paripurna (promotif,
preventif, kuratif, dan rehabilitatif).

Actions (login required)

View Item