LAPORAN PROVINSI JAWA TENGAH RIFASKES 2011 RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, - (2011) LAPORAN PROVINSI JAWA TENGAH RIFASKES 2011 RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH. Project Report. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Jakarta.

Text LAPORAN RSU RIFASKES JAWA TENGAH.pdf Download (1MB)

Abstract

RINGKASAN EKSEKUTIF
Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2011 mencakup Rumah Sakit Umum (RSU)
Pemerintah. Tujuan Rifaskes adalah untuk memperoleh informasi terkini tentang supply
pelayanan kesehatan di RSU Pemerintah. Survey ini mencakup Sumber Daya Manusia;
peralatan kesehatan penting dan canggih; penyediaan pelayanan pada tingkat wilayah dan
nasional (stock opname), dan pemetaan ketersediaan supply fasilitas RSU Pemerintah di
berbagai wilayah (kabupaten/kota/propinsi).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka
yang dimaksud dengan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan
pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. RSU adalah rumah sakit yang
memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.Rumah sakit
publik adalah rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan bahan
hukum yang bersifat nirlaba.
RSU Pemerintah yang telah berdiri sebelum Bulan Februari 2010 termasuk kedalam
kriteria inklusi sampel Rifaskes.RSU-RSU yang dulu pernah diklasifikasikan ke dalam RSU
Pemerintah tetapi kemudian mengalami perubahan kepemilikan dieksklusikan di dalam riset
ini. Indikator yang digunakan di dalam survei ini adalah beberapa indikator yang telah
ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan pelayanan-pelayanan yang sesuai dengan
Kepmenkes 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
DataRifaskes 2011 untuk RSU Pemerintah merupakan hasil wawancara dan observasi
terhadap sejumlah data dukung dengan hasil sebagai berikut:
1. Karakteristik RSU Pemerintah. Distribusi RSU Pemerintah responden Rifaskes di
Provinsi Jawa Tengah sejumlah 61 RSU Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah yang
menjadi responden Rifaskes 2011, terdiri dari 2 RSU Kelas A, 20 RSU Kelas B, 28 RSU
Kelas C, dan 11 RSU Pemerintah kelas D. Sekitar 14,8% RSU Pemerintah di Jawa Tengah
belum terakreditasi, dan 9,8% yang menjadi wahana pendidikan mahasiswa FK/PSPD.
2. Sumber Daya Manusia RS. Keberadaan empat jenis spesialis medik dasar (spesialis
anak, penyakit dalam, bedah dan kebidanan dan kandungan) di Provinsi Jawa Tengah
sudah di atas rerata nasional. Keberadaan spesialis penunjang medis di Provinsi Jawa
Tengah di bawah rerata nasional, adalah patologi anatomi, forensik dan medikolegal,
urologi, jantung dan pembuluh darah, bedah saraf dan lainnya. Dan spesialis
mikrobiologi klinik tidak ada di satupun RSU Pemerintah. Hanya ada dua RSU
Pemerintah yang memiliki dokter gigi anak (pedodonsia).
Kondisi ketenagaan kesehatan RSU Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah pada jenis
apoteker, radioterapis, teknisi gigi, refraksionis optisien, dan teknisi transfusi di Provinsi
Jawa Tengah lebih rendah daripada rerata nasional.
3. Sarana Penunjang. Seluruh RSU Pemerintah telah memiliki layanan listri 24 jam, air
bersih 24 jam, dan reservoir air. Uninteruptable Power Supply (UPS) hanya tersedia di
sekitar 62,3% RSU Pemerintah. Hampir seluruh RSU Pemerintah (98,4%) memiliki
[Type the company name]
LAPORAN PROVINSI JAWA TENGAH RIFASKES 2011
RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH iii
Generator set. Dalam hal akses internet dan ketersediaan telepon, RSU Pemerintah di
Provinsi Jawa Tengah (96,7% dan 100%) sudah lebih tinggi daripada rerata Nasional.
Secara umum terdapat 12256 tempat tidur RSU Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah,
dengan jumlah tempat tidur kelas 3 sebanyak 5026 buah (41,0%) dari keseluruhan
jumlah tempat tidur RSU Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah.
4. Klinik Rawat Jalan. Klinik kebidanan dan kandungan merupakan jenis klinik rawat jalan
yang terbanyak (100%) ditemukan di RSU pemerintah, diikuti Klinik penyakit dalam
(98,4%) dan klinik gigi mulut (98,4%). Di antara klinik pelayanan medik spesialistik dasar
(klinik spesialistik kesehatan kebidanan dan kandungan, penyakit dalam, dan bedah,
klinik anak), keberadaan klinik anak merupakan yang terendah (93,4%). Klinik spesialistik
mata tersedia di 86,9% RSU pemerintah.
Ketersediaan klinik THT ditemukan di sekitar 83,6% RSU Pemerintah. Klinik yang masih
minim di RSU Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah adalah klinik geriatri (6,6%).
5. Pelayanan RSU Pemerintah. Seluruh RSU Pemerintah di Jawa Tengah sudah memiliki
Unit Gawat Darurat. Sekitar 98,4% RSU Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah telah
memiliki pelayanan bedah. Dan sekitar 80,3% RSU Pemerintah di Jawa Tengah yang
memiliki perawatan intensif.
Proporsi keberadaan pelayanan perinatal/neonatal RSU Pemerintah di Jawa Tengah
lebih tinggi (98,4%) daripada proporsi keberadaan pelayanan perinatal Nasional (92,4%).
Proporsi keberadaan pelayanan laboratorium patologi klinik di Jawa Tengah (96,7%)
lebih tinggi daripada rerata Nasional (93,7%). Proporsi keberadaan pelayanan radiologi
di RSU Pemerintah di Jawa Tengah sebesar 98,4%. Semua RSU Pemerintah di Jawa
Tengah memiliki pelayanan farmasi, dan 96,7% RSU Pemerintah di Jawa Tengah yang
memiliki Instalasi Gizi, 90,2% memiliki Pelayanan Rehabilitasi Medik. Seluruh RSU
Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah telah memiliki unit rekam medis. Sekitar 4,9% RSU
Pemerintah (3 RSU Pemerintah) di Provinsi Jawa Tengah memiliki Unit Penyediaan
Darah, berupa Unit Transfusi Darah. Sekitar 36,1% RSU Pemerintah di Provinsi Jawa
Tengah yang mempunyai pelayanan sterilisasi sentral. Di Provinsi Jawa Tengah sekitar
96,7% RSU Pemerintah (59 RSU Pemerintah) memiliki pelayanan binatu dan 83,6%
memiliki pelayanan pemulasaraan jenazah. Sekitar 93,4% RSU Pemerintah di Provinsi
Jawa Tengah memiliki unit pengelola limbah.
6. Promosi Kesehatan di Rumah Sakit. Sekitar 76,7% RSU Pemerintah di Jawa Tengah
memiliki kebijakan tertulis mengenai kegiatan promosi kesehatan di RS, 75% tersedia
unit khusus yang mengelola dan menyelenggarakan PKRS. Sekitar 61,7% RSU
Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah sudah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan
PKRS. Bisa saja terjadi bahwa RS tidak mengalokasikan anggaran secara khusus untuk
kegiatan promosi kesehatan tetapi mengalokasikannya untuk kegiatan lain yang
memiliki kemiripan, misalnya kegiatan pemasaran.
Penyuluhan kelompok dilakukan oleh sekitar 83,3% RSU Pemerintah di Jawa Tengah
yang melakukan kegiatan penyuluhan kelompok/massal. Pemasangan spanduk, banner,
dan atau poster mengenai informasi kesehatan dilakukan oleh sekitar 86,7% RSU
Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah. Hanya 25,0% RSU Pemerintah di Provinsi Jawa
Tengah yang melakukan kegiatan pembinaan puskesmas.
[Type the company name]
LAPORAN PROVINSI JAWA TENGAH RIFASKES 2011
RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH iv
7. Pemeriksaan Tuberkulosa. Sekitar 96,6% Laboratorium Patologi Klinik RSU Pemerintah
di Provinsi Jawa Tengah ikut dalam program DOTS, dengan 93,2% memiliki tenaga yang
sudah dilatih untuk pemeriksaan sputum BTA, dan 98,3% melakukan pemeriksaan
sputum BTA.
8. Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Komprehensif (PONEK). Semua kriteria
PONEK RSU Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah sudah di atas angka Nasional.
9. Rumah Sakit Sayang Bayi. Terdapat 10 langkah menuju keberhasilan menyusui yang
menjadi indicator Rumah Sakit Sayang Bayi (Baby Friendly Hospital) yang dinilai dalam
Rifaskes; kebijakan tertulis mengenai penggunaan ASI eksklusif, pelatihan untuk
mendukung penggunaan ASI eksklusif, catatan ibu hamil berdiskusi mengenai ASI dan
manajemen laktasi, bayi setelah dilahirkan sesegera mungkin kontak dengan ibu, ibu
dibimbing melakukan Inisiasi Menyusu Dini, bimbingan kepada Ibu mengenai cara
menyusui, bayi diberi makanan lain selain ASI, kebijakan rawat gabung, menyusui bayi
kapanpun bayi lapar, serta keberadaan klinik laktasi.
Secara umum, RSU Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah sudah baik dalam memberikan
perhatian yang cukup baik dalam hal pemenuhan 10 langkah keberhasilan menyusui.
Yang masih perlu perhatian adalah dalam hal pencatatan ibu hamil yang berdiskusi
tentang ASI. Masih ada RSU Pemerintah (33,3%) di Jawa Tengah yang memberikan
makanan selain ASI kepada bayi. Sebanyak 86,7% RSU pemerintah sudah membimbing
ibu untuk melakukan inisiasi menyusu dini (IMD).
Kesimpulan
1. Secara umum, RSU Pemerintah dengan kelas yang lebih tinggi memiliki SDM,
Kesehatan, jenis pelayanan, kesesuaian standar, dan peralatan yang lebih baik daripada
kelas yang berada di bawahnya.
2. Masih terdapat RSU Pemerintah yang belum menjalankan pelayanan yang diharuskan,
misalnya memiliki Instalasi Radiologi, Rekam Medis, Instalasi Gizi, Binatu, dan
sebagainya.
3. Masih banyak RSU yang belum memiliki kesesuaian antara standar yang ditetapkan di
dalam masing-masing kelas RS dengan kondisi yang dimiliki, baik dalam hal ketenagaan
dan peralatan yang dibutuhkan untuk setiap pelayanan RS.
4. Masih terdapat RSU Pemerintah yang belum memiliki kemampuan optimal di dalam
menunjang pencapaian indikator Millenium Development Goals, misalnya dalam hal
penanganan Tuberkulosis dan HIV-AIDS.
5. Kemampuan RSU Pemerintah dalam menghadapi kasus-kasus emergensi kebidanan
dan kandungan, serta neonatal masih lemah, hal ini terlihat dari masih banyaknya RSU
Pemerintah yang belum mampu memenuhi Kriteria Umum RS PONEK.
6. Perhatian RSU Pemerintah terhadap kegiatan promosi kesehatan di RS masih belum
optimal. Kurangnya perhatian RSU Pemerintah terhadap kegiatan promosi kesehatan di
RS juga tercermin dari banyaknya rumah sakit yang belum memiliki peralatan standar
promosi kesehatan di rumah sakit dan minimnya kegiatan promosi kesehatan di RS.
[Type the company name]
LAPORAN PROVINSI JAWA TENGAH RIFASKES 2011
RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH v
Saran
1. Perlu dilakukan identifikasi terhadap kesesuaian kelas RSU Pemerintah dengan
kemampuan dan kondisi sebenarnya yang dimiliki oleh RSU Pemerintah. Kesesuaian
kelas mengacu pada persyaratan Permenkes Nomor 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi
Rumah Sakit
2. Pemerintah perlu memperhatikan keberadaan dan distribusi SDM kesehatan yang
dibutuhkan oleh RSU pemerintah, khususnya empat jenis dokter spesialis pelayanan
medik spesialistik dasar.
3. Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan pemilik RSU Pemerintah lainnya, seperti
TNI/Polri, BUMN, Kementerian dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota,
untuk bersama-sama melakukan upaya untuk dapat memenuhi standar RS yang telah
ditetapkan. Kerjasama juga dilakukan untuk mengurangi kesenjangan baik antara RSU
yang berbeda kepemilikan maupun antara kondisi geografis.
4. Dipertimbangkan untuk pengembangan konsep rujukan regional dengan memperkuat
keberadaan, sebaran, dan kemampuan pelayanan perawatan intensif tersier (NICU,
PICU, dan CICU/ICCU) pada sarana pelayanan kesehatan rujukan yang terpilih.
5. Perlu penguatan kemampuan RSU Pemerintah di dalam Pelayanan Obstetri Neonatal
Emergensi Komprehensif (PONEK). Kemampuan RSU Pemerintah dalam menangani
kasus-kasus kegawatdaruratan pada Ibu dan bayi membutuhkan keberadaan dan
kelengkapan pelayanan serta keterampilan petugas yang memenuhi kriteria sebagai RS
PONEK.
6. Masih banyak RSU Pemerintah yang belum memenuhi kriteria 10 langkah keberhasilan
menyusui. Perlu upaya untuk meningkatkan pemahaman petugas mengenai ASI Eksklusif
dan Inisiasi Menyusui Dini, serta kemampuan melakukan persuasi kepada ibu dan
keluarga. Selain itu, peningkatan keberadaan klinik laktasi di RSU Pemerintah hendaknya
menjadi perhatian dari pengelola RSU Pemerintah
7. Perhatian pengelola RSU Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan promosi kesehatan di
RS, perlu ditingkatkan terkait dengan kedudukan RS sebagai institusi pelayanan
kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan paripurna (promotif,
preventif, kuratif, dan rehabilitatif).

Actions (login required)

View Item