LAPORAN PROVINSI JAMBI RIFASKES 2011 RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, - (2011) LAPORAN PROVINSI JAMBI RIFASKES 2011 RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH. Project Report. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Jakarta.

Text LAPORAN RSU RIFASKES JAMBI.pdf Download (2MB)

Abstract

RINGKASAN EKSEKUTIF
Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2011 mencakup Rumah Sakit Umum (RSU)
Pemerintah. Tujuan Rifaskes adalah untuk memperoleh informasi terkini tentang supply
pelayanan kesehatan di RSU Pemerintah. Survey ini mencakup Sumber Daya Manusia;
peralatan kesehatan penting dan canggih; penyediaan pelayanan pada tingkat wilayah dan
nasional (stock opname), dan pemetaan ketersediaan supply fasilitas RSU Pemerintah di
berbagai wilayah (kabupaten/kota/propinsi).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka
yang dimaksud dengan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan
pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. RSU adalah rumah sakit yang
memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.Rumah sakit
publik adalah rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan badan
hukum yang bersifat nirlaba.
RSU Pemerintah yang telah berdiri sebelum Bulan Februari 2010 termasuk kedalam
kriteria inklusi sampel Rifaskes. RSU-RSU yang dulu pernah diklasifikasikan ke dalam RSU
Pemerintah tetapi kemudian mengalami perubahan kepemilikan dieksklusikan di dalam riset
ini. Indikator yang digunakan di dalam survei ini adalah beberapa indikator yang telah
ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan pelayanan-pelayanan yang sesuai dengan
Kepmenkes 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Data
Rifaskes 2011 untuk RSU Pemerintah merupakan hasil wawancara dan observasi terhadap
sejumlah data dukung dengan hasil sebagai berikut:
1. Karakteristik RSU Pemerintah. Terdapat 13 RSU Pemerintah di Provinsi Jambi yang
menjadi responden Rifaskes 2011, terbanyak RSU Pemerintah kelas C (76,9%).
Terdapat 1 RSU Pemerintah (7,7%) yang merupakan kelas B dan 2 RSU (15,4%)
merupakan kelas D. Sebagian besar RSU Pemerintah yang menjadi responden Rifaskes
di Provinsi Jambi adalah milik Pemerintah Kabupaten/Kota (76,9%). Terdapat 1 RSU
milik Pemerintah Propinsi (7,7%) dan 2 RSU milik TNI/Polri (15,4%). Sebaliknya, tidak
ada satu pun RSU Milik BUMN dan Kementerian lain yang terdapat di Provinsi Jambi.
Mayoritas RSU Pemerintah di Jambi (76,9%) belum terakreditasi sampai dengan
pertengahan tahun 2011 saat Rifaskes berlangsung. Sebanyak 3 RSU Pemerintah
(23,1%) terakreditasi 5 jenis pelayanan. Belum ada satupun RSU yang terakreditasi 12
jenis pelayanan dan 16 jenis pelayanan. Sebagian besar RSU Pemerintah di Provinsi
Jambi tidak menjadi wahana pendidikan. Hanya 1 RSU Pemerintah yang menjadi
wahana pendidikan mahasiswa FK/PSPD, dan merupakan RS Pendidikan (7,7%).
2. Sumber Daya Manusia RS.
Seluruh RSU Pemerintah di Provinsi Jambi sudah memiliki dokter umum.
keberadaan dokter gigi sekitar 84,6%, rerata keberadaan dokter gigi di Provinsi Jambi
masih di bawah rerata Nasional. Di antara dokter spesialis, keberadaan dokter spesialis
farmasi klinik (SpFK) menempati urutan terendah di RSU Pemerintah (1,6%). Proporsi RSU
BADAN LITBANGKES
LAPORAN PROVINSI JAMBI RIFASKES 2011
RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH iii
Pemerintah dengan keberadaan dokter spesialis bedah syaraf (SpBS) adalah sebesar 15%.
Spesialis jantung dan pembuluh darah (SpJP) terdapat di 20,4% RSU Pemerintah.
Keberadaan dokter spesialis mikrobiologi klinik (SpMK) tidak jauh berbeda dengan
spesialis farmasi klinik. Proporsi RSU Pemerintah dengan keberadaan dokter spesialis
patologi anatomi (SpPA) adalah sebesar 12,7%, dengan proporsi tertinggi adalah Provinsi
DKI Jakarta (58,9%). Spesialis telinga hidung tenggorokan (SpTHT) terdapat di 50,9% RSU
Pemerintah. Secara umum, proporsi keberadaan dokter spesialis kulit dan kelamin (SpKK)
di RSU Pemerintah adalah sebesar 39,3%. Pada jenis spesialis medik dasar, seperti
spesialis bedah, obsgin, anak dan penyakit dalam di Provinsi Jambi lebih baik dari rerata
Nasional. Untuk jenis spesialis penunjang sebagian sudah di atas rerata Nasional. Hanya
spesialis patologi klinik masih dibawah rerata Nasional, dan spesialis rehabilitasi medik
belum dimiliki oleh seluruh RSU Pemerintah di Jambi.
3. Sarana Penunjang. Ketersediaan air bersih 24 jam, reservoir air, dan kecukupan air
bersih masih di bawah rerata Nasional. Hampir seluruh RSU Pemerintah telah memiliki
ketersediaan listrik 24 jam. Uninteruptable Power Supply (UPS) hanya tersedia di sekitar
60,3% RSU Pemerintah. Ketersediaan generator listrik di RSU Pemerintah adalah
sebesar 97,9%. Di Jambi, seluruh RSU Pemerintah telah memiliki listrik 24 jam, dan
seluruh RSU Pemerintah telah memiliki generator listrik. Namun, hanya 69,2% RSU
Pemerintah yang mempunyai UPS.
Hasil Rifaskes menunjukkan dalam hal akses internet, RSU Pemerintah di Provinsi Jambi
(84,6%) lebih tinggi daripada rerata Nasional. Namun, dalam hal ketersediaan telepon
(92,3%) masih di bawah rerata Nasional. Di Provinsi Jambi, seluruh RSU Pemerintah
telah memiliki ambulan, namun baru sekitar 53,8% yang mempunyai mobil jenazah.
Berdasarkan hal tersebut, maka kepemilikan ambulan RSU Pemerintah di Provinsi Jambi
lebih baik daripada rerata Nasional, sedangkan keberadaan mobil jenazah masih di
bawah rerata Nasional. Secara umum terdapat 1200 tempat tidur RSU Pemerintah di
Provinsi Jambi, dengan jumlah tempat tidur kelas 3 sebanyak 475 buah yang
merupakan sekitar 39,6% dari keseluruhan jumlah tempat tidur RSU Pemerintah di
Provinsi Jambi.
4. Klinik Rawat Jalan. Ketersediaan klinik umum, kebidanan dan kandungan, anak,
penyakit dalam, bedah, dan gigi mulut merupakan yang terbanyak dan dimiliki oleh
seluruh RSU Pemerintah di Provinsi Jambi (100%). Klinik spesialistik mata tersedia di
lebih dari 84,6% RSU pemerintah. Klinik ortopedi baru terdapat di 4 RSU Pemerintah di
Provinsi Jambi (30,8%). Ketersediaan klinik syaraf ditemukan di sekitar 53,8% RSU
Pemerintah, lebih tinggi daripada keberadaan klinik kulit dan kelamin (15,4%). Klinik
jiwa dan VCT tersedia di sekitar 15,4% dari seluruh RSU Pemerintah di Jambi. Terdapat
1 RSU Pemerintah memiliki klinik jantung. Dan belum ada RSU Pemerintah di Provinsi
Jambi yang memiliki Klinik Geriatri.
5. Pelayanan RSU Pemerintah. Seluruh RSU Pemerintah di Provinsi Jambi sudah memiliki
Unit Gawat Darurat, bedah, laboratorium, radiologi, farmasi, dan gizi, rekam medis.
Terdapat 38,5% RSU Pemerintah di provinsi Jambi yang memiliki perawatan intensif;
92,3% memiliki pelayanan perinatal/neonatal; 69,2% memiliki Pelayanan Rehabilitasi
Medik. Sekitar 53,9% RSU Pemerintah (7 RSU Pemerintah) di Provinsi Jambi memiliki
Unit Penyediaan Darah, 46,2% berupa UTD dan 7,7% berupa bank darah. Hanya 1 RSU
BADAN LITBANGKES
LAPORAN PROVINSI JAMBI RIFASKES 2011
RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH iv
yang mempunyai pelayanan sterilisasi sentral.; 40% memiliki pelayanan pemulasaraan
jenazah dan 76,9% RSU Pemerintah memiliki unit pengelola limbah.
6. Promosi Kesehatan di Rumah Sakit. Hanya 15,4% RSU Pemerintah di Jambi yang
memiliki unit khusus yang mengelola dan menyelenggarakan kegiatan promosi
kesehatan. Anggaran untuk kegiatan promosi kesehatan di RS juga baru dialokasikan
oleh 23,1% RSU Pemerintah di Provinsi Jambi. Bisa saja terjadi bahwa RS tidak
mengalokasikan anggaran secara khusus untuk kegiatan promosi kesehatan tetapi
mengalokasikannya untuk kegiatan lain yang memiliki kemiripan, misalnya kegiatan
pemasaran.
Penyuluhan kelompok baru dilakukan oleh 23,1% RSU Pemerintah. Penyuluhan
kelompok/massal adalah penyuluhan yang ditujukan untuk kelompok atau penyuluhan
massal. Tidak harus dilakukan face to face, tapi dapat juga menggunakan audiovisual
yang ditujukan untuk pengunjung RS. Pemasangan spanduk, banner, dan atau poster
mengenai informasi kesehatan dilakukan oleh sekitar 30,8% RSU Pemerintah di Provinsi
Jambi. Pembinaan puskesmas hanya dilakukan oleh 1 RSU Pemerintah.
7. Pemeriksaan Tuberkulosa. Sekitar 58,3% Laboratorium Patologi Klinik RSU Pemerintah
di Provinsi Jambi ikut dalam program DOTS, 83,3% memiliki tenaga yang sudah dilatih
untuk pemeriksaan sputum BTA, dan 75,0% melakukan pemeriksaan sputum BTA.
8. HIV AIDS. Lima puluh persen laboratorium RSU Pemerintah melakukan pemeriksaan
Anti HIV, 100% menggunaan metoda Rapid Tes, 33,3% menggunakan Elisa Manual dan
16,7% menggunakan Elisa Otomatik. Tidak ada satupun Laboratorium Patologi Klinik RSU
Pemerintah menggunakan PCR.
9. Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Komprehensif (PONEK). Secara umum,
proporsi pemenuhan kriteria PONEK RSU Pemerintah di Provinsi Jambi di atas angka
Nasional, hal ini berlaku untuk hampir seluruh kriteria yang telah ditetapkan. Proporsi
pemenuhan kriteria PONEK oleh RSU Pemerintah di Provinsi Jambi berkisar antara 26,7%
(Kriteria waktu tanggap pelayanan darah ≤ 1 jam) sampai 80,0% (Kriteria tim siap operasi
24 jam meskipun on-call).
10. Rumah Sakit Sayang Bayi. Terdapat 10 langkah menuju keberhasilan menyusui yang
menjadi indikator Rumah Sakit Sayang Bayi (Baby Friendly Hospital) yang dinilai dalam
Rifaskes; kebijakan tertulis mengenai penggunaan ASI eksklusif, pelatihan untuk
mendukung penggunaan ASI eksklusif, catatan ibu hamil berdiskusi mengenai ASI dan
manajemen laktasi, bayi setelah dilahirkan sesegera mungkin kontak dengan ibu, ibu
dibimbing melakukan Inisiasi Menyusu Dini, bimbingan kepada Ibu mengenai cara
menyusui, bayi diberi makanan lain selain ASI, kebijakan rawat gabung, menyusui bayi
kapanpun bayi lapar, serta keberadaan klinik laktasi.
Secara umum, RSU Pemerintah di Provinsi Jambi sudah memberikan perhatian yang
cukup baik dalam hal kontak sesegera mungkin antara ibu dan bayi (92,3%), bimbingan
inisiasi menyusu dini (IMD) (92,3%), bimbingan cara menyusui (92,3%), dan menyusui on
demand (84,6%). Masih terdapat sekitar 76,9% RSU Pemerintah yang memberikan
makanan lain selain ASI. Hanya 38,5% RSU Pemerintah memiliki catatan diskusi ibu hamil
berdiskusi mengenai ASI dan manajemen laktasi.
BADAN LITBANGKES
LAPORAN PROVINSI JAMBI RIFASKES 2011
RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH v
Kesimpulan
1. Secara umum, RSU Pemerintah dengan kelas yang lebih tinggi memiliki SDM,
Kesehatan, jenis pelayanan, kesesuaian standar, dan peralatan yang lebih baik daripada
kelas yang berada di bawahnya.
2. Masih terdapat RSU Pemerintah yang belum menjalankan pelayanan yang diharuskan,
misalnya memiliki pelayanan rawat inap kesehatan jiwa.
3. Masih banyak RSU yang belum memiliki kesesuaian antara standar yang ditetapkan di
dalam masing-masing kelas RS dengan kondisi yang dimiliki, baik dalam hal ketenagaan
dan peralatan yang dibutuhkan untuk setiap pelayanan RS.
4. Masih terdapat RSU Pemerintah yang belum memiliki kemampuan optimal di dalam
menunjang pencapaian indikator Millenium Development Goals, misalnya dalam hal
penanganan Tuberkulosis dan HIV-AIDS.
5. Perhatian RSU Pemerintah terhadap kegiatan promosi kesehatan di RS masih belum
optimal. Kurangnya perhatian RSU Pemerintah terhadap kegiatan promosi kesehatan di
RS juga tercermin dari banyaknya rumah sakit yang belum memiliki peralatan standar
promosi kesehatan di rumah sakit dan minimnya kegiatan promosi kesehatan di RS.
6. Kemampuan RSU Pemerintah dalam menghadapi kasus-kasus emergensi kebidanan
dan kandungan, serta neonatal masih lemah, hal ini terlihat dari masih banyaknya RSU
Pemerintah yang belum mampu memenuhi Kriteria Umum RS PONEK.
7. Masih terdapat RSU Pemerintah yang belum memenuhi komponen 10 langkah
keberhasilan menyusui, terutama masalah kebijakan tertulis penggunaan ASI eksklusif
dan keberadaan Klinik Laktasi
Saran
1. Perlu dilakukan identifikasi terhadap kesesuaian kelas RSU Pemerintah dengan
kemampuan dan kondisi sebenarnya yang dimiliki oleh RSU Pemerintah. Kesesuaian
kelas mengacu pada persyaratan Permenkes Nomor 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi
Rumah Sakit
2. Pemerintah perlu memperhatikan keberadaan dan distribusi SDM kesehatan yang
dibutuhkan oleh RSU pemerintah, khususnya empat jenis dokter spesialis pelayanan
medik spesialistik dasar.
3. Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan pemilik RSU Pemerintah lainnya, seperti
TNI/Polri, BUMN, Kementerian dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota,
untuk bersama-sama melakukan upaya untuk dapat memenuhi standar RS yang telah
ditetapkan. Kerjasama juga dilakukan untuk mengurangi kesenjangan baik antara RSU
yang berbeda kepemilikan maupun antara kondisi geografis.
4. Dipertimbangkan untuk pengembangan konsep rujukan regional dengan memperkuat
keberadaan, sebaran, dan kemampuan pelayanan perawatan intensif tersier (NICU,
PICU, dan CICU/ICCU) pada sarana pelayanan kesehatan rujukan yang terpilih.
5. Perhatian pengelola RSU Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan promosi kesehatan di
RS, perlu ditingkatkan terkait dengan kedudukan RS sebagai institusi pelayanan
BADAN LITBANGKES
LAPORAN PROVINSI JAMBI RIFASKES 2011
RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH vi
kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan paripurna (promotif,
preventif, kuratif, dan rehabilitatif).
6. Perlu penguatan kemampuan RSU Pemerintah di dalam Pelayanan Obstetri Neonatal
Emergensi Komprehensif (PONEK). Kemampuan RSU Pemerintah dalam menangani
kasus-kasus kegawatdaruratan pada Ibu dan bayi membutuhkan keberadaan dan
kelengkapan pelayanan serta keterampilan petugas yang memenuhi kriteria sebagai RS
PONEK.
7. Perlu upaya untuk meningkatkan pemahaman petugas mengenai ASI Eksklusif dan
Inisiasi Menyusui Dini, serta kemampuan melakukan persuasi kepada ibu dan keluarga.
Selain itu, peningkatan keberadaan klinik laktasi di RSU Pemerintah hendaknya menjadi
perhatian dari pengelola RSU Pemerintah

Actions (login required)

View Item