LAPORAN PROVINSI ACEH RIFASKES 2011 RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, - (2011) LAPORAN PROVINSI ACEH RIFASKES 2011 RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH. Project Report. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Jakarta.

Text LAPORAN RSU RIFASKES ACEH.pdf Download (1MB)

Abstract

RINGKASAN EKSEKUTIF
Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2011 mencakup Rumah Sakit Umum (RSU)
Pemerintah. Tujuan Rifaskes adalah untuk memperoleh informasi terkini tentang supply
pelayanan kesehatan di RSU Pemerintah. Survey ini mencakup Sumber Daya Manusia;
peralatan kesehatan penting dan canggih; penyediaan pelayanan pada tingkat wilayah dan
nasional (stock opname), dan pemetaan ketersediaan supply fasilitas RSU Pemerintah di
berbagai wilayah (kabupaten/kota/propinsi).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka
yang dimaksud dengan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan
pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. RSU adalah rumah sakit yang
memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.Rumah sakit
publik adalah rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan bahan
hukum yang bersifat nirlaba.
RSU Pemerintah yang telah berdiri sebelum Bulan Februari 2010 termasuk kedalam
kriteria inklusi sampel Rifaskes.RSU-RSU yang dulu pernah diklasifikasikan ke dalam RSU
Pemerintah tetapi kemudian mengalami perubahan kepemilikan dieksklusikan di dalam riset
ini. Indikator yang digunakan di dalam survei ini adalah beberapa indikator yang telah
ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan pelayanan-pelayanan yang sesuai dengan
Kepmenkes 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
DataRifaskes 2011 untuk RSU Pemerintah merupakan hasil wawancara dan observasi
terhadap sejumlah data dukung dengan hasil sebagai berikut:
1. Karakteristik RSU Pemerintah. Distribusi RSU Pemerintah responden Rifaskes di
Provinsi Aceh sejumlah 25 RSU Pemerintah di Provinsi Aceh yang menjadi responden
Rifaskes 2011, terdiri dari 3 RSU Kelas B, 14 RSU Kelas C, dan 8 RSU Pemerintah kelas D.
Sebagian besar RSU Pemerintah di Aceh belum terakreditasi, dan hanya 1 yang menjadi
wahana pendidikan mahasiswa FK/PSPD.
2. Sumber Daya Manusia RS. Keberadaan tiga jenis spesialis medik dasar (spesialis anak,
penyakit dalam dan kebidanan dan kandungan) di Provinsi Aceh sudah di atas rerata
nasional. Keberadaan spesialis penunjang medis di Provinsi Aceh dibawah rerata
nasional, kecuali urologi. Namun spesialis farmasi klinik tidak ada di satupun RSU
Pemerintah. Hanya ada dua RSU Pemerintah yang memiliki spesialis gigi (Konservasi
Gigi).
Kondisi ketenagaan kesehatan RSU Pemerintah di Provinsi Aceh pada jenis apoteker,
radioterapis, teknisi gigi, analis kesehatan, dan teknisi transfusi di Provinsi Aceh lebih
rendah daripada rerata nasional. Tenaga yang sangat minim di RSU Pemerintah di
Provinsi Aceh adalah ortotis prostetis (1 orang), radioterapis (2 orang) dan teknisi
transfusi (2 orang).
3. Sarana Penunjang. Seluruh RSU Pemerintah telah memiliki layanan listri 24 jam dan
generator set. Uninteruptable Power Supply (UPS) hanya tersedia di sekitar 60% RSU
Pemerintah. Ketersediaan reservoir air di RSU Pemerintah adalah sebesar 92,0%. Dalam
[Type the company name]
LAPORAN PROVINSI ACEH RIFASKES 2011
RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH iii
hal akses internet dan ketersediaan telepon, RSU Pemerintah di Provinsi Aceh (84% dan
100%) sudah lebih tinggi daripada rerata Nasional.
Secara umum terdapat 2830 tempat tidur RSU Pemerintah di Provinsi Aceh, dengan
jumlah tempat tidur kelas 3 sebanyak 1486 buah (52,5%) dari keseluruhan jumlah
tempat tidur RSU Pemerintah di Provinsi Aceh.
4. Klinik Rawat Jalan. Klinik kebidanan dan kandungan merupakan jenis klinik rawat jalan
yang terbanyak (100%) ditemukan di RSU pemerintah, diikuti Klinik anak (96,0%) dan
klinik gigi mulut (96,0%). Di antara klinik pelayanan medik spesialistik dasar (klinik
spesialistik kesehatan kebidanan dan kandungan, penyakit dalam, dan bedah, klinik
anak), keberadaan klinik bedah merupakan yang terendah (84,0%). Klinik spesialistik
mata baru tersedia di 60% RSU pemerintah.
Ketersediaan klinik THT ditemukan di sekitar 64,0% RSU Pemerintah. Klinik yang masih
minim di RSU Pemerintah di Provinsi Aceh adalah klinik medical check up (28,0%),
ortopedi (16,0%), dan VCT(16,0%).
5. Pelayanan RSU Pemerintah. Seluruh RSU Pemerintah di Aceh sudah memiliki Unit
Gawat Darurat. Sekitar 84,0% RSU Pemerintah di Provinsi Aceh telah memiliki pelayanan
bedah. Dan sekitar 68,0% RSU Pemerintah di Aceh yang memiliki perawatan intensif.
Proporsi keberadaan pelayanan perinatal/neonatal RSU Pemerintah di Aceh hampir
sama (92,0%) dengan proporsi keberadaan pelayanan perinatal Nasional (92,4%).
Proporsi keberadaan pelayanan laboratorium patologi klinik di Aceh (96,0%) lebih tinggi
daripada rerata Nasional (93,7%). Proporsi keberadaan pelayanan radiologi di RSU
Pemerintah di Aceh sebesar 88,0%. Semua RSU Pemerintah di Aceh memiliki pelayanan
farmasi, dan hanya 92,0% RSU Pemerintah di Aceh yang memiliki Instalasi Gizi, 76,0%
memiliki Pelayanan Rehabilitasi Medik. Hampir seluruh RSU Pemerintah di Provinsi Aceh
(96,0%) telah memiliki unit rekam medis. Sekitar 56,0% RSU Pemerintah (14 RSU
Pemerintah) di Provinsi Aceh memiliki Unit Penyediaan Darah, berupa Unit Transfusi
Darah. Belum ada satupun RSU Pemerintah di Provinsi Aceh yang mempunyai
pelayanan sterilisasi sentral. Di Provinsi Aceh sekitar 92,0% RSU Pemerintah (23 RSU
Pemerintah) memiliki pelayanan binatu dan 68,0% memiliki pelayanan pemulasaraan
jenazah. Sekitar 72,0% RSU Pemerintah di Provinsi Aceh memiliki unit pengelola limbah.
6. Promosi Kesehatan di Rumah Sakit. Baru 20,0% RSU Pemerintah di Aceh memiliki
kebijakan tertulis mengenai kegiatan promosi kesehatan di RS, unit khusus yang
mengelola dan menyelenggarakan PKRS. Sekitar 20,0% RSU Pemerintah di Provinsi Aceh
juga belum mengalokasikan anggaran untuk kegiatan PKRS. Bisa saja terjadi bahwa RS
tidak mengalokasikan anggaran secara khusus untuk kegiatan promosi kesehatan tetapi
mengalokasikannya untuk kegiatan lain yang memiliki kemiripan, misalnya kegiatan
pemasaran.
Penyuluhan kelompok baru dilakukan oleh sekitar 32,0% RSU Pemerintah di Aceh yang
melakukan kegiatan penyuluhan kelompok/massal. Pemasangan spanduk, banner, dan
atau poster mengenai informasi kesehatan dilakukan oleh sekitar 52,0% RSU Pemerintah
di Provinsi Aceh. Baru 12,0% RSU Pemerintah di Provinsi Aceh yang melakukan kegiatan
pembinaan puskesmas.
[Type the company name]
LAPORAN PROVINSI ACEH RIFASKES 2011
RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH iv
7. Pemeriksaan Tuberkulosa. Hanya sekitar 29,2% Laboratorium Patologi Klinik RSU
Pemerintah di Provinsi Aceh ikut dalam program DOTS, yang sebenarnya 62,5% RSU
Pemerintah memiliki tenaga yang sudah dilatih untuk pemeriksaan sputum BTA, dan
50% melakukan pemeriksaan sputum BTA.
8. Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Komprehensif (PONEK). Proporsi
pemenuhan beberapa kriteria PONEK RSU Pemerintah di Provinsi Aceh di bawah angka
Nasional adalah dokter jaga terlatih di UGD, dokter mengikuti pelatihan PONEK, bidan
mengikuti pelatihan PONEK, bidan telah mengikuti pelatihan PONEK, perawat telah
mengikuti pelatihan PONEK, SOP penanganan pasien kegawatdaruratan, prosedur
pendelegasian.
9. Rumah Sakit Sayang Bayi. Terdapat 10 langkah menuju keberhasilan menyusui yang
menjadi indicator Rumah Sakit Sayang Bayi (Baby Friendly Hospital) yang dinilai dalam
Rifaskes; kebijakan tertulis mengenai penggunaan ASI eksklusif, pelatihan untuk
mendukung penggunaan ASI eksklusif, catatan ibu hamil berdiskusi mengenai ASI dan
manajemen laktasi, bayi setelah dilahirkan sesegera mungkin kontak dengan ibu, ibu
dibimbing melakukan Inisiasi Menyusu Dini, bimbingan kepada Ibu mengenai cara
menyusui, bayi diberi makanan lain selain ASI, kebijakan rawat gabung, menyusui bayi
kapanpun bayi lapar, serta keberadaan klinik laktasi.
Secara umum, RSU Pemerintah di Provinsi Aceh masih perlu memberikan perhatian yang
cukup baik dalam hal pemenuhan 10 langkah keberhasilan menyusui. Kebijakan tertulis
mengenai penggunaan ASI eksklusif, catatan ibu hamil mengenai ASI dan manajemen
laktasi, serta klinik laktasi baru dilaksanakan kurang dari sepertiga RSU Pemerintah di
Aceh. Masih ada RSU pemerintah di Aceh yang memberikan makanan selain ASI kepada
bayi. Sebanyak 72,0% RSU pemerintah sudah membimbing ibu untuk melakukan inisiasi
menyusu dini (IMD).
Kesimpulan
1. Secara umum, RSU Pemerintah dengan kelas yang lebih tinggi memiliki SDM,
Kesehatan, jenis pelayanan, kesesuaian standar, dan peralatan yang lebih baik daripada
kelas yang berada di bawahnya.
2. Masih terdapat RSU Pemerintah yang belum menjalankan pelayanan yang diharuskan,
misalnya memiliki Instalasi Radiologi, Rekam Medis, Instalasi Gizi, Binatu, dan
sebagainya.
3. Masih banyak RSU yang belum memiliki kesesuaian antara standar yang ditetapkan di
dalam masing-masing kelas RS dengan kondisi yang dimiliki, baik dalam hal ketenagaan
dan peralatan yang dibutuhkan untuk setiap pelayanan RS.
4. Masih terdapat RSU Pemerintah yang belum memiliki kemampuan optimal di dalam
menunjang pencapaian indikator Millenium Development Goals, misalnya dalam hal
penanganan Tuberkulosis dan HIV-AIDS.
5. Kemampuan RSU Pemerintah dalam menghadapi kasus-kasus emergensi kebidanan
dan kandungan, serta neonatal masih lemah, hal ini terlihat dari masih banyaknya RSU
Pemerintah yang belum mampu memenuhi Kriteria Umum RS PONEK.
[Type the company name]
LAPORAN PROVINSI ACEH RIFASKES 2011
RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH v
6. Perhatian RSU Pemerintah terhadap kegiatan promosi kesehatan di RS masih belum
optimal. Kurangnya perhatian RSU Pemerintah terhadap kegiatan promosi kesehatan di
RS juga tercermin dari banyaknya rumah sakit yang belum memiliki peralatan standar
promosi kesehatan di rumah sakit dan minimnya kegiatan promosi kesehatan di RS.
Saran
1. Perlu dilakukan identifikasi terhadap kesesuaian kelas RSU Pemerintah dengan
kemampuan dan kondisi sebenarnya yang dimiliki oleh RSU Pemerintah. Kesesuaian
kelas mengacu pada persyaratan Permenkes Nomor 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi
Rumah Sakit
2. Pemerintah perlu memperhatikan keberadaan dan distribusi SDM kesehatan yang
dibutuhkan oleh RSU pemerintah, khususnya empat jenis dokter spesialis pelayanan
medik spesialistik dasar.
3. Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan pemilik RSU Pemerintah lainnya, seperti
TNI/Polri, BUMN, Kementerian dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota,
untuk bersama-sama melakukan upaya untuk dapat memenuhi standar RS yang telah
ditetapkan. Kerjasama juga dilakukan untuk mengurangi kesenjangan baik antara RSU
yang berbeda kepemilikan maupun antara kondisi geografis.
4. Dipertimbangkan untuk pengembangan konsep rujukan regional dengan memperkuat
keberadaan, sebaran, dan kemampuan pelayanan perawatan intensif tersier (NICU,
PICU, dan CICU/ICCU) pada sarana pelayanan kesehatan rujukan yang terpilih.
5. Perlu penguatan kemampuan RSU Pemerintah di dalam Pelayanan Obstetri Neonatal
Emergensi Komprehensif (PONEK). Kemampuan RSU Pemerintah dalam menangani
kasus-kasus kegawatdaruratan pada Ibu dan bayi membutuhkan keberadaan dan
kelengkapan pelayanan serta keterampilan petugas yang memenuhi kriteria sebagai RS
PONEK.
6. Masih banyak RSU Pemerintah yang belum memenuhi kriteria 10 langkah keberhasilan
menyusui. Perlu upaya untuk meningkatkan pemahaman petugas mengenai ASI Eksklusif
dan Inisiasi Menyusui Dini, serta kemampuan melakukan persuasi kepada ibu dan
keluarga. Selain itu, peningkatan keberadaan klinik laktasi di RSU Pemerintah hendaknya
menjadi perhatian dari pengelola RSU Pemerintah
7. Perhatian pengelola RSU Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan promosi kesehatan di
RS, perlu ditingkatkan terkait dengan kedudukan RS sebagai institusi pelayanan
kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan paripurna (promotif,
preventif, kuratif, dan rehabilitatif).

Actions (login required)

View Item