Penyakit Tidak Menular (PTM) di Indonesia semakin meningkat dan menjadi ancaman serius. Pemerintah telah membentuk Posbindu PTM untuk deteksi dini dan penanganan faktor risiko, namun pemanfaatannya masih rendah. Hingga Januari 2021, terdapat 38.486 Posbindu PTM, tetapi banyak yang menghadapi kendala seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sumber daya. Penelitian di 5 provinsi (NTB, Kalbar, Jatim, DKI Jakarta, dan Jabar) menunjukkan hanya 71,7% Posbindu yang aktif (≥4 kali/tahun). Faktor utama yang memengaruhi partisipasi adalah pengetahuan masyarakat tentang jadwal dan manfaat Posbindu.

Kendala utama meliputi: 1) Regulasi: Belum ada integrasi jelas antara Posbindu PTM dan program daerah; 2) SDM & Dana: Keterbatasan petugas terlatih dan anggaran (masih bergantung pada DAK/BOK, belum APBD khusus); 3) Infrastruktur: Peralatan tidak terkalibrasi rutin dan sistem informasi (SI-PTM) kurang efisien; 4) Pandemi COVID-19: Mengganggu frekuensi pelaksanaan dan pelaporan.

Solusi yang direkomendasikan: 1) Revisi petunjuk teknis (juknis) untuk memperjelas target sasaran; 2) Integrasi SI-PTM dengan sistem lain (misal PIS-PK) untuk mengurangi beban input data; 3) Sosialisasi intensif kepada masyarakat dan kader; 4) Koordinasi lintas sektor (Bappeda, Kemendagri) untuk memastikan pendanaan dan keberlanjutan program.

Dengan perbaikan ini, diharapkan cakupan Posbindu PTM bisa mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM).