Adanya maldistribusi dan disparitas ketersediaan dokter spesialis antar provinsi melatarbelakangi pemerintah melakukan upaya pemerataan dokter spesialis melalui Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) yang kemudian diganti menjadi Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS). Pelaksanaan WKDS/PGDS perlu dievaluasi untuk mengetahui keberhasilan program dan kendalanya.

Desain penelitian adalah cross sectional dengan pendekatan mix method. Lokasi penelitian yaitu Sumatera Selatan, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara dan Papua Barat. Instrumen pengumpulan data adalah kuesioner terstruktur dan pedoman wawancara mendalam. Responden adalah 353 peserta WKDS/PGDS, perwakilan BPPSDM Kemenkes, Komite Penempatan Dokter Spesialis (KPDS), Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten/kota, RS, FK, OP dan peserta WKDS/PGDS di 8 provinsi tersebut. Analisis data kuantitatif dilakukan secara deskriptif dan analisa data kualitatif dilakukan dengan thematic analysis dan untuk variabel insentif, motivasi dan retensi menggunakan realist evaluation.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Ada kesenjangan di tahap perencanaan, pengadaan/rekruitmen dan penempatan antara pelaksanaan dengan regulasinya; 2) Faktor pendukung pendayagunaan dokter spesialis yaitu dengan WKDS distribusi dokter spesialis menjadi lebih baik, program berkesinambungan, dengan PGDS lebih humanis, daerah terpancing untuk membangun daerahnya, komitmen dipenuhi, jumlah pasien yang banyak bisa menjaga dan meningkatkan kompetensi, ada kesempatan mengembangkan karir, rasa cinta tanah air dan niat mengabdi, serta review dari senior. Faktor penghambat yaitu WKDS dikaitkan dengan isu HAM, peserta WKDS minim informasi tentang daerah penugasan, komitmen daerah belum sepenuhnya dipenuhi, masih ada maldistribusi, program belum berkesinambungan, ketersediaan sarpras dan alkes belum lengkap, transparansi dana BPJS dan jasa pelayanan masih menjadi kendala, faktor keamanan, pembatasan tindakan/ wewenang peserta WKDS/PGDS, suasana kerja yang kurang nyaman, mindset RS terhadap permintaan pemenuhan sarpras dan alkes RS, review senior, serta pemahaman dan persepsi masyarakat tentang RS di masa pandemi; 3) Dilihat dari indikator pelayanan spesialistik, jumlah kunjungan pasien dan kasus rujukan, program WKDS/PGDS dapat dikatakan berhasil. Namun jika dilihat dari aspek lain, program WKDS/PGDS ini belum sepenuhnya berhasil karena khususnya PGDS belum dapat mengatasi maldistribusi dokter spesialis.

Perlu sosialisasi regulasi terkait pembagian peran baik di tingkat Pusat maupun daerah dalam program ini. Selain itu, Pemerintah daerah diharapkan dapat memenuhi komitmennya dan ada kooordinasi dengan institusi pendidikan dan organisasi profesi dalam pemenuhan dan pemerataan dokter spesialis.