STUDI KEBIJAKSANAAN UMUM DAN TEKNIS DI LINGKUNGAN PROGRAM KESEHATAN DEPARTEMEN KESEHATAN RI

Suwandono, Agus and Anorital and Rusiawati, Yuyus (1994) STUDI KEBIJAKSANAAN UMUM DAN TEKNIS DI LINGKUNGAN PROGRAM KESEHATAN DEPARTEMEN KESEHATAN RI. Project Report. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Surabaya.

Abstract

Sejak PJPT I bidang kesehatan dilaksanakan, telah banyak dikeluarkan kebijaksanaan umum, pelaksanaan dan teknis baik dalam lingkup nasional ataupun daerah. Sedemikian banyaknya kebijaksanaan yang dikeluarkan sehingga pada beberapa kebijaksanaan terjadi saling tumpang tindih satu sama lainnya dan suIit dibedakan masa berlakunya, tingkatannya, dan tujuan yang diinginkan. Adanya masalah ini maka perlu dilaksanakan suatu kajian terhadap kebijaksanaan umum, pelaksanaan, dan teknis dari beberapa program ang berada di bawah Ditjen P2MPLP, Binkesmas, Yanmedik, dan POM yang dilaksanakan selama Pelita V. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijaksanaan tingkat nasional yang ada pada program-program di lingkungan unit utama Depkes RI tak secara jelas mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan di lapangan, meskipun kebijaksanaan tersebut merupakan kebijaksanaan pelaksanaan dan teknis. Ditinjau dari aspek pengetahuan para pelaksana program tentang pengertian mendasar suatu kebijaksanaan ternyata 68,9% responden yang tahu/paham tentang batasan kebijaksanaan, 51 % responden yang mengetahui penggolongan kebijaksanaan, dan hanya 18% yang mengetahui bahwa ada hubungan antara kebijaksanaan dengan perencanaan program. Dari segi keterlibatan para responden dalam hal penyusunan kebijaksanaan tingkat regional/daerah 78,3 % menyatakan pernah terlibat, hanya dari segi jumlah kebijaksanaan pelaksanaan dan teknis yang dikeluarkan atau di terbitkan ternyata sebagian besar menyatakan satu kebijaksanaan pada setiap program yang berasal dari keempat unit utama Depkes. Ditinjau dari segi penerapannya, suatu kebijaksanaan nasional mempunyai berbagai kendala. Dalam hal ini kendala manajemen merupakan kendala yang paling dominan (24,5%) dan disusul dengan kendala manajemen dan teknis (17,0%). Sedangkan untuk kebijaksanaan regional/daerah yang dikeluarkan oleh daerah tingkat I, kendala manajemen dan kendala teknis (20,8 % dan 16,O %) merupakan kendala yang paling sering ditemukan. Lebih lanjut para responden mengharapkan perlunya dilaksanakan pemasyarakatan yang menyangkut kebijaksanaan umum dan kebijaksanaan pelaksanaan tingkat nasional (UU nomor 23, SKN, dan RP3JPK), serta menyatakan bahwa kebijaksanaan-kebijaksanaan kesehatan yang tertuang dalam peraturan perundangan tersebut besar sekali manfaatnya sebagai pedoman umum ddam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan.

Actions (login required)

View Item