SOSIALISASI DAN FASILITASI PUSKESMAS ERA DESENTRALISASI DENGAN OTONOMI LUAS (TAHAP II)

Tim peneliti (2003) SOSIALISASI DAN FASILITASI PUSKESMAS ERA DESENTRALISASI DENGAN OTONOMI LUAS (TAHAP II). Project Report. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pelayanan dan Teknologi Kesehatan.

Abstract

Telah dilakukan penelitian Sosialisasi dan Fasilitasi Puskesmas Era Desentralisasi dengan Otonomi Luas dan merupakan kelanjutan dari Penelitian Penerapan Model Puskesmas Mandiri yang dilakukan pada tahun 2002. (Tahap Eksplorasi). Penelitian ini direncanakan akan dilanjutkan dengan tahap III guna melakukan evaluasi Implementasi Puskesmas Era Desentralisasi dengan otonomi luas (2004). Sifat Penelitian adalah Penelitian Operasional, sifat data lebih banyak kualitatif karena mempelajari proses. Lokasi penelitian meliputi Propinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Kutei Kartanegara dan Kota Balikpapan, Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur dan Propinsi Jawa Timur dengan Magetan dan Bojonegoro. Metode penelitian pada Tabap II ini adalah : Membentuk Komitmen lintas Sektor mulai dari tingkat Propinsi, Kabupaten/Kotda dan Puskesmas dengan melaksanakan Lokakarya di Propinsi masing masing. Sesudah Tim Peneliti menyajikan hasil eksplorasi dan SKN , daerah menyusun tindak lanjut sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing daerah. Kemudian dilakukan sosialisasi dan fasilitasi Materi Panduan dan Model Penerapan Puskesmas Era Desentralisasi. Hasil tahap II menunjukkan bahwa pengembangan proses penerapan Puskesmas Era Desentralisasi di daerah studi ternyata berbeda beda. Dari 6 Kabupaten yang dilakukan uji coba, Kabupaten Lombok Barat ternyata sudah melaksanakan reformasi yang nyata dengan terbitnya Perda yang menentukan tarif Ganda yaitu Publik dan Mandiri. Sedangkan Kabupaten Bojonegoro dan Magetan mendapatkan hambatan melaksanakan upaya reformasi baik program maupun bentuk pelayanan perorangan atau masyarakat. Namun dengan sosialisasi dan fasilitasi diharapkan dapat dilakukan sedikit perubahan sesuai dengan kondisi dan situasi. Apalagi pada tahun 2004 akan ada perubahan yang sangat besar dalam anggota Legislatif dan ada beberapa pejabat kunci yang menjalani masa pensiun atau masa jabatannya akan berakhir. Hal ini akan sangat menentukan proses pelaksanaan reformasi di Puskesmas. Namun demikian pada umumnya Puskesmas dapat melaksanakan SK Menkes 128/Menkes/SK/II/2004 tentang pemilihan program wajib dan pengembangan dan pemilahan program pelayanan masyarakat dan perorangan.

Actions (login required)

View Item