PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (Tahap III: Implementasi Puskesmas dengan Otonomi Luas)

Hoedijono, Sulistywati and Siswanto and Tjipto, Bambang Wasito and Handayani, Lestari (2004) PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (Tahap III: Implementasi Puskesmas dengan Otonomi Luas). Project Report. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pelayanan dan Teknologi Kesehatan.

Abstract

Penelitian ini mempakan tahap akhir Implementasi Model Puskesmas dengan Otonomi Luas yang masuk dalam tahap implementasi dan evaluasi. Jenis penelitian adalah terapan. Daerah Uji Coba tetap meliputi Kabupaten Kutei Kertanegara, Kota Balikpapan di Kalimantan Timur, Bojonegoro dan Magetan di Jawa Timur serta Lombok Barat dan Lombok Timur di Nusa Tenggara Barat. Penelitian dilakukan sejak Maret-Desember 2004. Responden meliputi Staf Dinas Kesehatan, Staf Puskesmas, Masyarakat pengguna Pelayanan Otonomi Luas. Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi interaktif, wawancara mendalam dan terstmktur, serta mengisi daftar tilik. Penerapan Puskesmas era desentralisasi dengan Otonomi Luas yang telah ditetapkan melalui SK Menkes 128/2004 dimana draftnya telah disosialisasikan Tim Peneliti sejak tahun 2003 kepada daerah uji coba . Berbagai kendala dan hambatan dalam rangka penerapan ternyata muncul, sehingga dapat diprediksi bahwa tidak mudah Pusat menerapkan arahan melalui SK Menkes sejak penerapan OTODA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Permasalahan utama adalah regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah dan disahkan oleh Legislatif. Realisasi regulasi yang panjang dan tahun 2004 telah terjadi pergantian Anggota Legislatif dan juga Eksekutif sehingga proses harus dimulai dari awal. 2) Pemisahan program Wajib dan Pengembangan sudah diterapkan di Kabupaten. 3) Pemilahan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat masih ada perbedaan persepsi di antara Kepala Puskesmas. 4) Stakeholder kurang perhatian terhadap usulan dan terobosan puskesmas kecuali Kota Balikpapan 5) Tarif terdapat variasi antar daerah, rata-rata retribusi yang hams dibayar pengunjung sebesar Rp3000,00 - Rp5000,00 yang berbeda adalah proporsi yang harus dikembalikan ke Kas Daerah. Ada kecenderungan Pemda yang miskin akan mentargetkan kembalinya retribusi lebih besar. 6) Program Gakin bejalan lancar dan bahkan sangat membantu Puskesmas untuk biaya operasional, adanya rencana penerapan JPKM menimbulkan kekuatiran Puskemas kesulitan pencairan dana dari Badan Pelaksana. Sebagian besar Dana Gakin berasal dari Pusat kecuali Balikpapan ada tambahan 2,5% kontribusi dari APBD dialokasikan untuk Penanganan Gakin. 7) Hambatan utama adalah tidak adanya payung dalam bentuk UU, PP atau SKB untuk pelayanan otonomi luas. Puskesmas sangat setuju bila program ini dapat diterapkan. 8) Kebutuhan dalam pelaksanaan Penerapan Puskesmas dengan Otonomi Luas (Mandiri) adalah selain payung Hukum, diperlukan Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis tentang penerapan Puskesmas mandiri. 9) Masyarakat pengguna Pelayanan Mandiri hampir seluruhnya tidak ada keberatan dan merasa puas akan pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas. Hasil yang nyata dilakukan oleh Balikpapan dengan Peresmian Puskesmas Mandiri oleh Bapak Walikota pada Hari kesehatan Nasional (Puskesmas Baru Ilir, Baru Tengah dan Klandasan Ilir) serta status Puskesmas Sayang Ibu menjadi RS Bersalin Sayang Ibu. Retribusi yang diperoleh di Puskesmas dengan Otonomi Luas 95% dikembalikan ke puskesmas dan 5% disimpan di Dinas Kesehatan sebagai dana contingency.

Actions (login required)

View Item