EVALUASI PAKET/UPAYA PENINGKATAN KAPABILITAS PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN BIDANG KESEHATAN DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH (Tahap 3: Tahap Implementasi dan Evaluasi)

Budiarto, Wasis and Soemartono and Pratiwi, Niniek Lely and Rosiehermiatie, Betty (2004) EVALUASI PAKET/UPAYA PENINGKATAN KAPABILITAS PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN BIDANG KESEHATAN DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH (Tahap 3: Tahap Implementasi dan Evaluasi). Project Report. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pelayanan dan Teknologi Kesehatan.

Abstract

Dalam rangka merealisasikan isu strategis Dep.Kes khususnya aspek pembiayaan kesehatan, maka sejak tahun anggaran 2002 P4TK melakukan suatu penelitian bidang penganggaran dan pembiayaan kesehatan melalui analisa situasi (tahun 2002) dan pembuatan pakedupaya peningkatan kapabilitas (capacity building) dalam bidang penganggaran berbasis kinerja, penghitungan pembiayaan dengan pendekatan District Health Account (DHA) dan pelaksanaan akuntansi keuangan di unit pelayanan kesehatan di daerah (tahun 2003) dan tahun 2004 ini melakukan evaluasi dari implementasi. Tujuan penelitian ini adalah melakukan evaluasi paket/upaya peningkatan kapabilitas pembiayaan dan penganggaran kesehatan dalam rangka otonomi daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-evaluatif yang dilakukan di 3 propinsi yaitu Kalimantan Timur (Kab. Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan), Jawa Timur (Kab. Magetan dan Bojonegoro), dan Nusa Tenggara Barat (Kab. Lombok Barat dan Lombok Timur) dan masing-masing kabupaten/kota dipilih 2 puskesmas dengn kriteria kineja baik. Variabel yang dipakai adalah variable proses (process) yang meliputi applicability, willingness, commitment, availability dan satisfaction, tingkat kebenaran/ketepatan (appropriateness) pelaksanaan modul dan variable hasil (results) yang terdiri dari jumlah anggaran dan peruntukannya. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, depth interview, angket (kuesioner) dan pencatatan dari pelaporan yang ada. Analisis data dilakukan secara deskriptif, kualitatif-rasionalistik dan expert judgments. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja sudah dilakukan oleh semua daerah (100%) baik oleh 6 (enam) dinas kesehatan maupun oleh 4 (empat) rumah sakit, sedangkan pelaksanaan dari penghitungan pembiayaan dengan pendekatan District Health Account dilakukan oleh 2 (dua) kabupaten dan 1 (satu) rumah sakit (30,0%), sedangkan pelaksanaan akuntansi keuangan untuk unit pelayanan kesehatan belum dilaksanakan (0,0%), dan pelatihan dipakai sebagai upaya peningkatan kemampuan. Prioritasi anggaran sudah mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang peruntukkannya bagi program-program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P3), perbaikan gizi, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan keluarga termasuk KIA, dan pengobatan di samping anggaran untuk pengadaan obat-obatan. Evaluasi implementasi menurut karyawan menunjukkan bahwa untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja applicable, willingness, committed, available dan puas, sedangkan penghitungan DHA menurut karyawan kurang applicable, mau melaksanakan, committed, kurang tesedia data keuangan dan karyawan kurang puas. Ketepatan penyelenggaraan akuntansi sangat kurang (14.1%) dan efektivitas manajemen anggaran hanya 48,8%. Pelatihan modul penyusunan anggaran berbasis kinerja melalui RASK perlu dilaksanakan sampai tingkat puskesmas, penghitungan DHA kurang applicable bila dilakukan oleh orang daerah, tetapi applicable bila dilakukan oleh pihak eksternal (peneliti) dan modul akuntansi perlu disempurnakan dan disosialisasikan kepada semua unit kerja kesehatan di daerah dalam rangka antisipasi Kep. Mendagri No. 29 tahun 2002 dan UU No. 25 tahun 2004.

Actions (login required)

View Item