ANALISIS KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMERINTAH UNTUK MENDUKUNG REFORMASI PUSKESMAS DALAM DESENTRALISASI

Budiarto, Wasis and Rachmawati, Tetty and Ristrini and Sarwanto (2008) ANALISIS KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMERINTAH UNTUK MENDUKUNG REFORMASI PUSKESMAS DALAM DESENTRALISASI. Project Report. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Kebijakan Kesehatan.

Abstract

Reformasi puskesmas yang merupakan langkah desentralisasi bidang kesehatan dan tertuang dalam SK Menkes No.128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas merupakan bagian dari reformasi kesehatan (health sector reform), yang mencantumkan 3 (tiga) fungsi puskesmas yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama, yang terdiri dari pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis kebijakan dan strategi pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota) untuk mendukung reformasi puskesmas dalam desentralisasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptive-explorative yang juga cross sectional yang akan melakukan kajian terhadap kebijakan dan strategi yang diterapkan dalam mendukung reformasi puskesmas serta dampaknya di masyarakat yang berupa dukungan dan perilaku pencarian pengobatan. Populasi penelitian ini adalah seluruh provinsi yang merupakan proyek-proyek fasilitasi desentralisasi dan sampel dipilih 6 (enam) provinsi secara purposive yaitu DIJ, Bengkulu, Kalsel, Sulsel, Kaltim dan Papua. Jumlah sampel puskesmas sebanyak 52, dan sampel karyawan 104 orang dan sampel pasien 167 orang. Sebagai unit analisis adalah provinsi, kabupaten/kota, puskesmas, dan orang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, pengumpulan data sekunder, observasi, kuesioner bagi karyawan puskesmas, FGD dan metode exit Interview pasien. Analisis dilakukan secara deskriptif dan analisis kualitatif dilakukan melalui kualitatif-rasionalistik dan expert judgment dan data kualitatif juga dianalisis dengan pendekatan framework. Penelitian ini dilakukan selama 9 bulan (Maret s/d Nopember 2006). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dan strategi pemerintah pusat (Depkes) dalam mendukung reformasi puskesmas lebih diarahkan pada upaya peningkatan fungsi dan azas, fasilitasi, penyusunan pedoman umum, standar, kriteria dan prosedur, membantu Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, melakukan lisensi, sertifikasi dan akreditasi sarana pelayanan kesehatan dalam rangka menjaga mutu. Kebijakan dan strategi pemerintah provinsi (Dinkes provinsi) dalam mendukung reformasi puskesmas dilakukan melalui menjaga keberlangsungan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, meningkatkan akses, meningkatkan mutu layanan kesehatan dasar, menyiapkan tenaga kesehatan yang kompeten serta menyelenggarakan capacity building dalam rangka menjaga keberlangsungan program-program reformasi puskesmas. Kebijakan dan strategi pemerintah kabupaten/kota (Dinkes Kabupaten/Kota) meliputi penataan struktur organisasi, pelatihan/pemantapan manajemen, penguatan sistem informasi dan pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan, penyediaan dana operasional puskesmas termasuk dana pemeliharaan, melakukan pembinaan ke puskesmas dan mengupayakan keberadaan KKK di wilayah kerja puskesmas. Reformasi puskesmas dilakukan melalui reformasi SDM kesehatan, pembiayaan, upaya kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan reformasi manajemen kesehatan

Actions (login required)

View Item