POLA PENGORGANISASIAN DALAM PELAKSANAAN DUKM DI PEDESAAN

Sugijiono, K R and Riatrini, (1991) POLA PENGORGANISASIAN DALAM PELAKSANAAN DUKM DI PEDESAAN. Project Report. Puslitbang Pelayanan Kesehatan Surabaya.

Abstract

Salah satu strategi dalam rangka mengatasi masalah pembiayaan kesehatan di Indonesia adalah mengembangkan Dana Upaya Kesehatan Masyarakat (DTJKM) dengan operasionalnya dalam bentuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM). Dalam rangka pelaksanaan program ini, diperlukan pola pengorganisasian dalam pengembangan JPKM di daerah pedesaan. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan pola pengorganisasian dan pengelolaan dalam pengembangan JPKM, khususnya (a) mempelajari struktur organisasi dari upaya asuransi kesehatan yang sedang berjalan, (b) mempelajari pendapat masyarakat tentang konsep pengorganisasian JPKM, (c) mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan kendala yang terjadi, serta (d) membuat pedoman pola pengorganisasian JPKM-KUD. Penelitian ini dilakukan di Jawa Timur (Kabupaten Pasuruan, Mojokerto, Lamongan dan Malang) dan DI Yogyakarta(kotamadya Yogyakarta dan Kabupaten Sleman). Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan pencatatan dari data sekunder. Analisa data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pengorganisasian upaya asuransi kesehatan ternyata berbeda satu dengan lainnya, tergantung pada lapangan usaha dari organisasi yang bersangkutan. Di daerah pedesaan, Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan lembaga yang sangat relevan untuk diterapkan program JPKM. Sebagai Pelaksana Pelayanan Kesehatan (PPK) yang memberikan pelayanan kesehatan kepada anggota adalah fasilitas pelayana kesehatan pemerintah,yaitu Puskesmas untuk rawat jalan tingkat pertama dan RSUD untuk rawat jalan rujukan dan rawat inap. Pengumpul dan Pengelola Dana (PPD) merupakan unit tersendiri dalam KUD yang langsung bertanggung jawab pada Pengurus KUD. Sumber dana dalam rangka operasionalisasi dari JPKM di KUD adalah dengan mengumpulkan iuran langsung dari anggota atau menambahkan pada simpanan wajib anggota. Perjanjian kontrak kerjasama yang fleksibel antara FPD dan PPK harus dilakukan dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan dan kontinuitas pengalokasian dananya.

Actions (login required)

View Item