Studi tentang Perbandingan Pembiayaan Program Kesehatan Daerah di Tiga Provinsi Indonesia

Budiarto, Wasis (2004) Studi tentang Perbandingan Pembiayaan Program Kesehatan Daerah di Tiga Provinsi Indonesia.

Abstract

Pembiayaan kesehatan di daerah bertujuan tersedianya dana dan terciptanya insentif finansial yang benar bagi para penyedia pelayanan kesehatan di daerah agar setiap individu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan individual (pribadi) maupun kesehatan masyarakat. Untuk menjamin hal tersebut, tiga fungsi pembiayaan yang saling terkait meliputi penarikan dana, penghimpunan dan pengelolaan dana, serta pengalokasian atau penggunaan dana kesehatan di daerah harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Penelitian bertujuan untuk melakukan perbandingan pembiayaan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang kesehatan di tiga provinsi di Indonesia, khususnya yang berkaitan kontribusi lembaga internediary terhadap pembiayaan kesehatan, pembiayaan menurut fungsi pelayanan kesehatan, serta pembiayaan menurut fungsi biayanya. Penelitian ini dilakukan di tiga provinsi (NTB, Kaltim dan Jatim, masing-masing provinsi dipilih 2 kabupaten/kota. Pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data sekunder, diikuti dengan depth interview pada pimpinan dan pelaksana instansi dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, pemda dan lembaga lintas sektor yang dilakukan pada 2002. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi anggaran kesehatan terhadap APBDF II masih rendah, yakni sekitar 1-4% dan belum sesuai dengan hasil kesepakatan Bupati dan Walikota seIndonesia yang akan mengkontribusikan APBD II-nya untuk anggaran kesehatan sebesar 15%. Pembiayaan kesehatan banyak digunakan untuk kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, yakni antara 78-84% dari total biaya kesehatan dan sebagian besar pembiayaan kesehatan tersebut digunakan untuk kegiatan opeasional, yakni berkisar antara 80-95%. Untuk itu perlu diselenggaran pelatihan bagi karyawan bagian keuangan instansi kesehatan dan non-kesehatan di daerah dan pembuatan modul penghitungan pembiayaan kesehatan dengan menggunakan pendekatan District Health Account. Di amping itu perlu dilakukan advokasi dan negoisasi dengan tim eksekutif anggaran dan panitia anggaran legislatif untuk mengalokasikan anggaran kesehatan dalam APBD II sebesar 15%.

Actions (login required)

View Item