STUDI KEBIJAKAN PENGENDALIAN KECACINGAN DI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2010

Waris, Lukman (2010) STUDI KEBIJAKAN PENGENDALIAN KECACINGAN DI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2010. Project Report. Balai Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) Tanah Bumbu.

Abstract

Infeksi cacing pencemaan (infestinal) merupakan masalah kesehatan yang memerlukan penanganan serius terutama di daerah tropis karena prevalensi yang cukup tinggi. Penyakit kecacingan umumnya menyerang negara-negara yang sedang berkembang terutama pada masyarakat dengan sosial ekonomi rendah seperti di Indonesia. Untuk mendapatkan konsep kebijakan pengendalian kecacingan di Kalimantan Selatan maka dilakukan penelitian studi kebijakan dalam upaya pengendalian parasitik pencemaan. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji kebijakan pengendalian kecacingan dan mengetahui strategi pelaksanaan dan kegiatan pokok pengendalian kecacingan di Kalimantan Selatan. Penelitian dilakukan di 6 Kabupaten (Kab. Balangan, Kab. Tanah laut, Kab. Tabalong, Kab. Batola. Kab. Tanah Bumbu dan Kab. Tapin). Penelitian ini bersifat deskriptif dengan mengadakan studi analisis kualitatif dan kuantitaif. Desain penelitian menggunakan rancangan cross sectional. Hasil penelitian untuk survei parasitologi menunjukkan bahwa Persentase Infeksi kecacingan di Kab. Tanah Laut O%, Kab. Balangan 4%, Kab. Batola 2%, Kab. Tanah Bumbu 18,8%, Kab. Tabalong 7% dan Kab. Tapin 7,4%. Pengetahuan, sikap dan perilaku responden sudah baik. Indepth interview terhadap pemegang kebijakan di Kab. Tanah Laut, Kab. Tanah Bumbu, Kab. Tabalong, Kab. Batola dan Kab. Balangan selama ini belum pernah dilakukan koordinasi mengenai kecacingan dengan pihak DPRD dan Bapedda mengenai kecacingan (intestinal), namun di Kab. Tapin sudah dilakukan koordinasi mengenai kecacingan (intestinal) dengan pihak Bappeda dan lagi menunggu persetujuan pihak DPRD. Keterbatasan data, tidak adanya petunjuk teknis (Juknis) dari pusat, keterbatasan anggaran (skala prioritas) dan regulasi dari pemerintah pusat dari daerah merupakan kendala pemerintah kabupaten dalam perencanaan dan penganggaran program kecacingan, namun para pemegang kebijakan "siap" melakukan perencanaan dan penganggaran jika ada petunjuk teknis dan regulasi yang jelas. Upaya surveilans dan screening perlu dilakukan sebagai data pendukung serta upaya promosi kesehatan dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat.

Actions (login required)

View Item