LAPORAN AKHIR PUSKESMAS ERA DESENTRALISASI DALAM PENGEMBANGAN SISTEM KESEHATAN KABUPATEN/KOTA (TAHAP I: ANALISIS SITUASI)

Hoedijono, Sulistiyawati and Siswanto and Wasito, Bambang and Handayani, Lestari (2002) LAPORAN AKHIR PUSKESMAS ERA DESENTRALISASI DALAM PENGEMBANGAN SISTEM KESEHATAN KABUPATEN/KOTA (TAHAP I: ANALISIS SITUASI). Project Report. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pelayanan dan Teknologi Kesehatan.

Abstract

Penelitian ini mempunyai tujuan (1) analisis situasi pelayanan di puskesmas dilihat dari aspek jenis pelayanan dan pemisahan privat vs publik (2) analisis situasi pelayanan di puskesmas dilihat dari aspek manajemen (3) analisis situasi pelayanan di puskesmas dilihat dari aspek pembiayaan (4) analisis disain pelayanan puskesmas menurut pandangan stakeholder (5) menyusun model pelayanan puskesmas sesuai dengan kondisi dan keinginan daerah. Penelitian ini adalah penelitian eksploratif, dengan mengambil lokasi penelitian di tiga propinsi, yaitu Propinsi Nusa Tenggara Barat (Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur) Propinsi Kalimantan Timur (Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Propinsi Jawa Timur (Kabupaten Magetan dan Bojonegoro). Subyek penelitian adalah stakeholder kesehatan pada level kabupaten/kota dan kecamatan. Data dikumpulkan dengan teknik kuisioner (angket), wawancara, diskusi kelompok terarah, dan Nominal Group Technique (NGT), dan pengamatan data sekunder. Hasil penelitian di ketiga Propinsi menunjukkan bahwa (1) belum ada pemilahan program wajib (six basics) dan program pengembangan dan juga belum memisahkan pelayanan barang privat vs barang publik, (2) situasi proses manajemen puskesmas juga masih menggunakan teknik manajemen puskesmas pra desentralisasi,(3) sumber pembiayaan puskesmas belum memisahkan antara barang publik dan barang privat. Namun demikian, di Kabupaten Lombok Barat sudah ada upaya untuk menyelenggarakan pelayanan privat di Puskesmas dengan tarif yang berbeda (public - private mix) dan juga di Kota Pontianak ada upaya privatisasi pengelolaan obat pada level kota, disebut revolving fund pengelolaan obat. Pandangan stakeholder kesehatan, baik pada level kabupaten dan kecamatan, tentang disain pelayanan puskesmas, sebagian besar responden menentukan bahwa program wajib adalah dua belas (12) kegiatan pokok. Dalam penelitian ini telah direkomendasikan disain model pelayanan puskesmas mandiri, yang pada prinsipnya adalah memisahkan pelayanan wajib vs pengembangan, dan juga memisahkan barang publik vs barang privat. Program-program mana yang akan diprivatkan tergantung kondisi keuangan daerah dan daya beli masyarakat.

Actions (login required)

View Item