Pengembangan Sistem Pembiayaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota dalam Rangka Otonomi Daerah di 3 Propinsi di Indonesia Tahap I : (Analisa Situasi Pembiayaan dan Penganggaran di Propinsi Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur)

Budiarto, Wasis (2003) Pengembangan Sistem Pembiayaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota dalam Rangka Otonomi Daerah di 3 Propinsi di Indonesia Tahap I : (Analisa Situasi Pembiayaan dan Penganggaran di Propinsi Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur). Project Report. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Abstract

Berlakunya UU No. 22 dan 25 tahun 1999, dan PP No. 105 tahun 2000 serta Keputusan Mendagri No. 29 tahun 2002 mengharuskan penyusunan anggaran di setiap unit kerja menggunakan pendekatan kinerja pembiayaan kesehatan dari anggaran pemerintah di daerah bertujuan tersediannya dana dan terciptanya insentif finansial bagi pemberi pelayanan kesehatan di daerah. Secara umum penelitian ini bertujuan ingin mengkaji besarnya pembiayaan program kesehatan di daerah oleh pemerintah dengan pendekatan District Health Account (DHA) serta mekanisme peganggaran kesehatan di daerah. Penelitian ini dilakukan di 3 propinsi dan masing-masing propinsi dipilih 2 kabupaten, yaitu Kalimantan Timur (Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan), Nusa Tenggara Barat (Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur) serta Jawa Timur (Kabupaten Megetan dan Kabupaten Bojonegoro). Data pembiayaan dikumpulkan secara retrospektif, yakni tahun 1999, 2000 dan 2001, dari berbagai instansi pemerintah baik instansi kesehatan maupun non kesehatan yang mencatumkan program kesehatan pada anggarannya, sedangkan data proses peganggaran dilakukan dengan kuesioner. Untuk lebih memastikan keakuratan data digunakan depth interview dengan pimpinan unit kerja. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi biaya kesehatan terhadap APBD II masih di bawah kesepakatan Bupati/Walikota se Indonesia yakni sebesar 15% dari APBD II, di mana di Kutai Kartanegara berkisar antara 1,30-1,98%, di Kota Balikpapan antara 0,86- 1,18%. Di Kutai Kartanegara sebagian besar (lebih dari 90%) digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat sedangkan di Balikpapan lebih dari 80%, dan biaya operasional mendominasi pembiayaan di dua daerah tersebut. Di Lombok Barat berkisar antara 3,9-9,65% dan di Lombok Timur antara 3,27-10,18 %. Di Lombok Barat sebagian besar (80,16-93,03%) digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat sedangkan di Lombok Timur antara 75,34-86,60%, dan biaya operasionalnya mencapai lebih dari 80%. Di Magetan proporsi tersebut sebesar 1,36-1,79% sedangkan di Bojonegoro antara 1,38-2,87%. Biaya untuk pelayanan kesehatan dan untuk operasional juga mendominasi pembiayaan di daerah tersebut. Dalam proses penyusunan anggaran, Dinas Kesehatan RSUD dan puskesmas belum menggunakan pendekatan kinerja sesuai dengan PP 105 tahun 2000, yakni Standar Analisa Belanja, Tolok Ukur Kinerja dan Standar Biaya Unit Kerja Penyusunan Anggaran di Unit Kerja sudah cukup baik walaupun masih menggunakan traditional budget, sedangkan pelaksanaan anggaran tidak menggunakan metode akuntansi keuangan daerah. Faktor penghambat utama dalam pelaksanaan anggaran di unit kerja adalah kemampuan SDM dan fasilitas pendukung yang kurang. Hal tersebut didukung oleh kurangnya karyawan keuangan yang memperoleh pelatihan keuangan. Untuk itu perlu mengembangkan modul untuk pelatihan penyusunan anggaran berdasarkan kinerja bagi karyawan serta diseminasi informasi dalam bidang penganggaran. Agar data pembiayaan kesehatan dapat tersajikan setiap tahun untuk mendukung perencanaan anggaran di daerah, maka diperlukan ?capacity building? bagi pelaksana anggaran di daerah serta mengembangkan ?management support system? untuk mendeteksi pembiayaan kesehatan di daerah. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus mampu melakukan ?health accounting? secara komprehensif yang lebih memfokuskan pada program yang termasuk public goods, serta program pemeliharaan kesehatan bagi penduduk miskin.

Actions (login required)

View Item