Pola Interaksi Kelembagaan Masyarakat yang Efektif untuk Meningkatkan Kinerja Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam Program Diversifikasi Pangan dan Gizi

Tato, Adhi Dharmawan (2000) Pola Interaksi Kelembagaan Masyarakat yang Efektif untuk Meningkatkan Kinerja Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam Program Diversifikasi Pangan dan Gizi. Project Report. Center for Research and Development of Nutrition and Food, NIHRD.

Abstract

Program Diversifikasi Pangan dan Gizi (DPG) yang dikelola oleh jajaran Departemen Pertanian sejak 15 tahun lalu, telah dihentikan pada tahun 1999 merupakan salah satu upaya perbaikan pangan dan gizi masyarakat. Ujung tombak dari program ini adalah Kelompok Wanita Tani (KWT) yang telah dibina oleh Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL) terlatih melalui proses Sekolah Lapangan (SL). Inti dari program tersebut adalah mendayagunakan potensi lahan pekarangan rumah yang dimiliki oleh masing-masing anggota KWT dengan mendapatkan benih-benih sayur-sayuran, buah-buahan dan unggas (ayam dan itik). Dari hasil usaha tani di lahan pekarangan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk perbaikan gizi keluarga dan anak-anak yang mengalami kurang gizi melalui kegiatan Posyandu. Setelah kegiatan KWT tidak lagi memperoleh bantuan dari pemerintah, diharapkan kelompok ini masih dapat melakukan kegiatan berupa penggarapan lahan pekarangan berkelanjutan melalui kerjasama dan interaksi dengan lembaga lain di desa seperti: PKK, Majelis Ta’lim dan sebagainya. Temuan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa kinerja KWT dalam kegiatan itu nyaris tidak ada lagi. Alasan utama yang dikemukakan: sudah lebih dari satu tahun PPL tidak pernah datang ke KWT. Di samping itu KWT tidak mendapat pesan atau arahan dari PPL tentang tindak lanjut kegiatan. Dari segi pandangan dan harapan pejabat Kabupaten, Kecamatan serta para PPL bahwa pola interaksi kelembagaan masyarakat yang efektif untuk ditingkatkan kinerja KWT dalam program DPG dengan: (1) pengikut-sertaan unsur Puskesmas (tenaga pelaksana gizi) dalam kegiatan KWT; (2) penggalangan dana operasional KWT tingkat desa misalnya melalui dana JPS; (3) pemberian insentif khusus bagi PPL untuk transportasi membina kembali KWT dan (4) pengembangan upaya penangkaran benih tanaman.

Actions (login required)

View Item