Studi Penerapan Model Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Jaring Pelindungan Sosial Bidang Kesehatan (JPKM-JPSBK) bagi Keluarga Miskin & Non Miskin di Kabupaten Kota (Tahap I)

Suwandono, Agus (2000) Studi Penerapan Model Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Jaring Pelindungan Sosial Bidang Kesehatan (JPKM-JPSBK) bagi Keluarga Miskin & Non Miskin di Kabupaten Kota (Tahap I). Project Report. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pelayanan dan Teknologi Kesehatan.

Abstract

Sebagai salah satu isu strategis untuk mewujudkan Indonesia Sehat tahun 2010, JPKM merupakan langkah strategis dalam sistem pembiayaan yang bersifat pra upaya. JPKM pada dasarnya merupakan penataan sub sistem pembiayaan kesehatan dalam bentuk mobilisasi sumber dana masyarakat, yang merupakan wujud konkrit dari peran serta masyarakat. Operasional JPKM-JPSBK yang melibatkan kelompok non Gakin banyak menemui hambatan dalam penyelenggaraannya, karena model yang dilaksanakan belum teruji. Disadari bahwa penyelenggaraan JPKM yang berfokus pada keluarga miskin dalam jangka panjang akan sangat mengganggu kelangsungannya. Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan model program JPKM-JPSBK bagi Keluarga Miskin (Gakin) dan Non Gakin di Kabupaten/Kota, khususnya yang meliputi aspek kepesertaan, pengelolaan pembiayaan, pemantauan dan evaluasi dari penyelenggaraan JPKM-JPSBK dan mengembangkan sistem informasi manajemen dalam rangka mendukung penyelenggaraannya. Penelitian ini dilakukan di 3 provinsi (Jatim, Sulsel dan NTB) di mana masing-masing provinsi dipilih 3 kabupaten berdasarkan bentuk dari Bapel yaitu yang berbentuk Yayasan, Koperasi dan BUMD/PT. Lokasi penelitian meliputi Kab. Lumajang, Tuban dan Ponorogo (Jatim), Kab. Gowa Pangkep dan Bulukumba (Sulsel) serta Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur (NTB). Masing-masing Kabupaten dipilih 2 wilayah Puskesmas yang menerapkan 2 model PPK yaitu PPK oleh puskesmas dan PPK oleh puskesmas dan dokter praktek swasta. Kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, yaitu (a) Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan terhadap Bapel, Bapim, PPK, Wakil Peserta , (b) wawancara, yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner terhadap Bapel, Bapim, PPK (Puskesmas) serta peserta JPKM-JPSBK & calon peserta JPKM Semesta, dan (c) pencatatan, yang dilakukan terhadap data sekunder yang ada di Bapel, Bapim dan PPK .Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis secara deskriptif sebagai langkah untuk menyusun dan menerapkan model penyelenggaraan JPKM-JPSBK di masing-masing provinsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Bapel tidak berkaitan dengan bentuk Bapel. Pimpinan dan staf Bapel kurang mempunyai jiwa kewirausahaan sehingga kesulitan dalam merekrut peserta. Pelatihan bagi karyawan puskesmas sebagai PPK masih kurang dan komitmen terhadap program JPKM masih rendah. Perlakuan pelayanan kesehatan puskesmas untuk peserta JPKM dan bukan peserta adalah sama, sehingga peserta tidak merasakan nilai plus dari keikutsertaannya dalam JPKM. Tarif yang berlaku di puskesmas belum dirubah dan besarnya premi yang harus dibayar peserta lebih besar dari tarif yang berlaku, sehingga masyarakat kurang berminat pada program JPKM Semesta. Kontrak kerjasama antara Bapel dengan PPK belum diperbarui dan masih menggunakan kontrak program JPKM-JPSBK. Prioritas sosialisasi untuk pengembangan awal JPKM Semesta yang seharusnya lebih ditujukan pada kelompok masyarakat tertentu (closed community) tidak dilakukan, dan lebih banyak ditujukan kepada aparat desa. Pendapat dari karyawan tentang bentuk PPK yang tepat adalah puskesmas dan dokter praktek privat. RS diharapkan masih sebagai jaringan dari PPK dan bukan sebagai PPK tersendiri. luran JPKM. Semesta sebagian besar berkisar antara Rp. 1.000,- s/d Rp. 3.000,- per peserta per bulan, dan sebagian besar menyatakan memilih JPKM Semesta bila program JPKM-JPSBK dihentikan. Iuran dikumpulkan melalui kolektor atau motivator lapangan, dan mereka menyatakan bahwa organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan karyawan perusahaan merupakan pasar yang potensial untuk pengembangan JPKM Semesta. Bapim dan Bapel yakin bahwa JPKM akan 'sustainable' dan mempunyai prospek berkembang yang baik, asal pengelolaannya profesional dan terdapat UU yang mewajibkannya. Model JPKM Semesta merupakan pengembangan dari JPKM-JPSBK dengan melibatkan peserta non Gakin untuk pengembangannya. Fungsi Bapel sama seperti pada JPKM-JPSBKS sedangkan fungsi PPK merupakan 'gate keeper' sehingga mencegah terjadinya 'over utilization'. Lembaga Perwalian bukan sebagai pengawas penggunaan dana, tetapi lebih banyak pada pengendali dan penyeimbang antara kebutuhan peserta dengan kemampuan Bapel menyediakan pelayanan kesehatan, serta pengendali mutu yang diberikan kepada peserta. Untuk itu langkah yang harus segera diambil adalah mengimplementasi kan model JPKM Semesta dengan melakukan restrukturisasi Bapel, memperbaiki kontrak, dan membangun komitmen untuk menyamakan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan JPKM Semesta. Diharapkan dengan model JPKM Semesta sebagai pengembangan JPKM-JPSBK akan lebih mampu meningkatkan kepesertaan JPKM Semesta khususnya dari kelompok non Gakin.

Actions (login required)

View Item