Overall Policy Formulation Processes and Implementation Method with a Special Focus on Human Resources for Health : a Learning Experience of Indonesia Case

Suwandono, Agus and Bachroen, Cholis (1999) Overall Policy Formulation Processes and Implementation Method with a Special Focus on Human Resources for Health : a Learning Experience of Indonesia Case. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, 3 (2). ISSN 1410-2935

Preview

Text 1582-3098-1-PB.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini merupakan studi explorasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme proses pengembangan dan implementasi kebijaksanaan bidang kesehatan khususnya dititik beratkan pada bidang pengembangan tenaga kesehatan. Data dan informasi dikumpulkan dengan melakukan diskusi intensif dengan para pengambil kebijakan di lingkungan Departemen Kesehatan yang ada kaitannya dengan mekanisme pengembangan ketenagaan bidang kesehatan tersebut. Subjek penelitian adalah para Eselon I, II dan III di lingkungan Sekretariat Jendral Depkes, khususnya Biro Perencanaan, Biro Kepegawaian, Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan , (Pusdiknakes), dan Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai (Pusdiklat), serta di lingkungan , Inspektorat Jendral, khususnya Inspektorat Kepegawaian. Hasil studi ini menunjukkan bahwa perencanaan tenaga kesehatan yang dilaksanakan secara komprehensif yang terakhir dilaksanakan pada awal dekade tahun 1980-an, yang kemudian dilakukan perhitungan kebutuhan tenaga berdasarkan 'Indicator Staff Need' (ISN) pada tahun 1985. Modifikasi metoda ini telah dilakukan beberapa kali, dan pada tahun 1991 telah diuji cobakan di 5 provinsi (Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur. Sumatra Barat, dan Sulawesi Selatan). Namun demikian untuk penerapannya masih diiumpai berbagai kendala. Pada Health Project V (HP- V) telah pula dilakukan 'Professional Health Manpower Development' di mana provinsi diberi kewenangan untuk melakukan produksi dan penempatan tenaga kesehatan. Serta pemberian promosi dan bentuk 'insentif' yang lain (reward system) tidak secara otomatis diberikan, namun didasarkan pada kinelja dari masing-masing personel. Seperti juga pada perencanaan tenaga yang didasarkan pada ISN. pada penerapan proyek HP- V ini juga ditemui kendala terutama , dalam merealisasi .be~tu~ insentif yang telah dijanj~kan. Upaya mereview kebijaksanaan sumberdaya manusla dl bldang kesehatan secara naslonal dan komprehenslf memang belum dilakukan namun beberapa langkah dalam mengantisipasi perubahan-perubahan situasi telah : dilakukan. Sebagai contoh keb!iakan 'Zero personnel growth' yang akhirnya menghasilkan kebijakan baru berupa Program Dokter dan Bidan PTT. Proses dalam keb!iakan pengembangan tenaga kesehatan paling tidak melibatkan 11 institusi di Departemen Kesehatan yaitu: 1. Biro Perencanaan, 2. Biro Kepegawaian. 3. Pusdiknakes, 4. Pusdiklat, 5-9. Bagian Kepegawaian pada masing-masing echelon ,. 10. Pusdatin. dan 11. Inspektorat Kepegawaian. Selama ini masing-masing instansi tersebut membuat keb!iakan yang menyangkut aspek kepegawaian di lingkungan masing-masing, yang kemudian untuk penyelarasan kebutuhan anggaran dikoordinasikan oieh Biro Perencanaan. Dengan demikian Biro Perencanaan tidak membuat kebijakan ketenagaan untuk seluruh Departemen, akan tetapi hanya sebatas koordinasi pada aspek pembiayaan. Dari dokumen Pelita VII serta diskusi dengan para pejabat yang berkaitan dengan pengambilan kebijaksanaan di bidang ketenagaan, dapat ditarik kesimpulan bahwa prioritas pengembangan sumberdaya manusia di bidang kesehatan adalah: 1. Pemerataan distribusi tenaga, 2. Produksi tenaga dengan kemampuan tinggi, 3. Efisiensi dan efektivas pemanfaatan tenaga, 4. Pengembangan kemampuan teknis, manajerial dan mental tenaga, dan 5. Pengembangan standar kompetensi, prosedur dan perundang-undangan. Di samping itu dan kajian ini telah pula diidentifikasi beberapa langkah dalam rangka reformasi di bidang ketenagaan antara lain: 1. Desentralisasi dalam penempatan dan Perputaran tenaga, 2. Desentralisasi dalam pelaksanaan pelatihan tenaga, 3. Rotasi tenaga khususnya eselon II dan 1/1 di tingkat nasional dan lokal, 4. Pelatihan tenaga baik di dalam maupun di luar negeri, 5. Percepatan pemenuhan kebutuhan tenaga spesialis untuk RSU KabupatenlKodya, dan 6. Pemilihan direktur RS berdasar 'merit system'.

Actions (login required)

View Item