Analisis Sistem Kesiapsiagaan Dan Tanggap Darurat Kesehatan Pada Kejadian Bencana Di Indonesia

Ristrini, Ristrini and Handayani, Lestari and Laksono, Agung Dwi and Kristiana, Lusi (2011) Analisis Sistem Kesiapsiagaan Dan Tanggap Darurat Kesehatan Pada Kejadian Bencana Di Indonesia. Project Report. Pusat Humaniora Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Abstract

Dalam rangka meminimalkan dampak yang terjadi akibat bencana karena kurangnya persiapan dalam kesiapsiagaan dan penanganan korban pada saat tanggap darurat pada kejadian bencana yang melibatkan banyak sektor selain kesehatan dan non kesehatan, maka kajian mengenai kesiapsiagaan dan tanggap darurat kesehatan pada kejadian bencana perlu dilakukan. Kegiatan ini tidak mudah mengingat bencana adalah suatu peristiwa fenomena alam yang sangat besar, dimana kalau tidak dilakukan kesiapsiagaan sejak awal maupun penanganan tanggap darurat yang cepat dan tepat, maka akan banyak korban akibat kejadian ini. Penelitian ini bertujuan melakukan analisis kesiapsiagaan dan tanggap darurat kesehatan pada bencana, khususnya yang berkaitan dengan jejaring kelembagaan, koordinasi antar lembaga terkait serta pembagian dan kejelasan peran antar lembaga dalam kesiapsiagaan dan tanggap darurat kesehatan pada bencana. Selain itu juga mengkaji mekanisme dan kesiapan anggaran, surnberdaya dan logistik, penyiapan masyarakat, serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan kesiapsiagaan dan tanggap darurat dalam penanganan bencana. Penelitian ini dilakukan di Jawa Barat, Daerah Istimewa Jogjakarta, Jawa Tengah, Sumatera Barat. Di tiap provinsi dipilih kabupaten yang pemah terkena bencana, untuk Jabar Kab. Ciamis, DIJ Kab. Sleman dan Bantul, Sumatera Barat Kab. Pulau Mentawai. Pengumpulan data dengan data sekunder tentang kesiapsiagaan dan tanggap darurat yang sudah dilaksanakan di lokasi penelitian, juga wawancara mendalam dengan kuesioner terstruktur, serta dilakukan FGD di semua lokasi penelitian untuk melengkapi data sekunder dan primer yang terkurnpul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jejaring antar lembaga untuk kesiapsiagaan bencana sudah terbentuk, di bawah koordinasi BPBD, namun koordinasi belum optimal. Di tingkat kabupaten sudah ada jejaring, khususnya RSUD, RS swasta dan puskesmas sudah terjalin kemitraan, namun masih perlu peningkatan terutama dalam sistem rujukan. Koordinasi antar lembaga terkait pada tahap kesiapsiagaan masih belum optimal. Koordinasi pada tahap tanggap darurat sudah ada, BNPB sebagai koodinator bekerja sama dengan BPBD serta dengan SKPD terkait bencana. Kegiatan kesiapsiagaan yang sudah nampak adalah yang dilakukan Bappeda berupa kegiatan terkait advokasi, perencanaan mitigasi bencana, dan pemetaan bencana. Sebenamya komunikasi informal sudah terjalin, tapi koordinasi secara resmi belum berjalan. Di tingkat kabupaten BPBD berkoordinasi dengan Dinkes, Puskesmas, RSUD, RS Swasta untuk sektor kesehatan, tapi lebih cenderung ke tahap tanggap darurat. Begitu pula unsur lain seperti Kodim, Polres, Dinsos, PU. Masing-masing instansi berjalan sesuai tupoksi internal mereka, bahkan cenderung tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Anggaran dalam upaya kesiapsiagaan penanggulangan bencana sudah ada, baik APBN, APBD maupun sumber lain. Secara umum anggaran dikoordinir BPBD. Program penanggulangan bencana sudah dilakukan oleh masing-masing lembaga. Salah satu yang sudah dilakukan adalah pemetaan wilayah rawan bencana, mengadakan koordinator di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan propinsi. Dinkes melakukan kegiatan kesiapsiagaan melalui workshop dan pelatihan SDM. Kebanyakan program yang dilakukan berupa tanggap darurat dan pasca bencana. Bappeda melakukan kegiatan perbaikan sarana prasarana, pengadaan logistik korban, dan program pendampingan korban. Dinsos melakukan pemantapan kemampuan shelter, pengelolaan logistik dan dapur umum serta penanganan trauma psikososial.

Actions (login required)

View Item