KEBUTUHAN KESEHATAN DASAR MASYARAKAT PASCA GAWAT DARURAT KOMPLEKS DALAM MEMAMPUKAN SISTEM KESEHATAN INDONESIA PADA WILAYAH SPESIFIK (Suatu Tanggapan dan Analisis)

Massie, Roy GA and Sukoco, Noor Edi Widya and Karyana, M and Riswati (2004) KEBUTUHAN KESEHATAN DASAR MASYARAKAT PASCA GAWAT DARURAT KOMPLEKS DALAM MEMAMPUKAN SISTEM KESEHATAN INDONESIA PADA WILAYAH SPESIFIK (Suatu Tanggapan dan Analisis). Project Report. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pelayanan dan Teknologi Kesehatan.

Abstract

Kerusuhan sosial yang melanda beberapa daerah di Indonesia dalam lima tahun terakhir telah menyebabkan lehih dari 1,4 juta penduduk Indonesia meninggalkan rumah mereka untuk mencari perlindungan di daerah-daerah yang aman. Perpindahan tersebut bersifat terpaksa untuk menghindarkan diri dari ancaman keselamatan fisik. Masyarakat international menyebut kelompok penduduk ini sebagai internally displacedpersons (IDPs). Bersaman dengan kejadian di atas, diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, serta dilakukannya amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada tahun 2002 dan komitmen pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Kesehatan dari salah satu pilar yang tercantum pada Indonesia Sehat 2010 yaitu desentralisasi kesehatan. Masih tersisa pergolakan konflik di beberapa wilayah di Indonesia, dimana dampaknya antara lain terjadinya penurunan status kesehatan termasuk gangguan kesehatan mental dan sosial, terjadinya peningkatan angka kematian terhadap populasi yang mengalami dampak kegawat-daruratan. Belum kembalinya pengungsi yang berada di daerah penerima pengungsi dan adanya program relokasi dari pemerintah untuk pengungsi-pengungsi tersebut. Tidak adanya kerangka pelayanan resmi yang sesuai di bidang pelayanan kesehatan terhadap pengungsi disebabkan kebijakan umum dari pemerintah pusat adaiah sudah tidak mengenal lagi status pengungsi yang ada. Sementara beban pelayanan termasuk pelayanan kesehatan ada di pundak pemerintah daerah yang menerima pengungsi tersebut. Tidak tersedia sistem pelayanan kesehatan yang spesifik dari sektor publik khususnya untuk para pengungsi yang telah tinggal sekian lama di wilayah penelitian. Ditemukan urusan pengungsi merupakan urusan di tingkat pusat dan belum menjadi urusan daerah walaupun yang mengalaminya adalah di daerah. Demikian juga dengan urusan tentang desentralisasi yang baru mulai berjalan dan belum ada pola atau bentuk yang kira-kira mana yang sesuai dengan keberadaan masing-masing daerah berdasarkan lokal spesifik wilayah tersebut. Kebijakan yang diturunkan dari pusat belum terintegrasi seperti yang diharapkan dikarenakan penjabaran dari apa yang tertulis pada langkah-langkah strategis, belum tersosialisasi secara menyeluruh sampai ke daerah-daerah khususnya pada daerah-daerah yang menerima kedatangan pengungsi. Dalam perjalanan penelitian telah terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada kausal menimbang bahwa Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti, mengakibatkan daerah-daerah khususnya daerah yang menerima pengungsi hams mengkomitkan diri dengan Undang-undang yang baru tersebut. Perlu dilakukan perpanjangan kegiatan penelitian ini mengingat UU RI 32 Tahun 2004 diluncurkan pada saat penelitian lapangan sudah selesai. Penelitian lanjutan diharapkan dapat mengkaji lebih rinci hal-hal yang berhubungan dengan desentralisasi kesehatan berkaitan dengan pelayanan kesehatan terhadap pengungsi-pengungsi yang sudah tidak dianggap lagi dan tinggal di wilayah-wilayah penerima.

Actions (login required)

View Item