LAPORAN AKHIR PENELITIAN UPAYA PENINGKATAN FUNGSI PELAYANAN OBSTETRI DAN NEONATAL EMERGENSI DASAR (PO NED) DAN PELAYANAN OBSTETRI DAN NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF (PONEK) DALAM RANGKA AKSELERASI PENURUNAN AKB DAN AKI

Rachmawati, Tety and Poerwani, SK. and Suprapto, Agus and Hanafi, Fachrudi (2006) LAPORAN AKHIR PENELITIAN UPAYA PENINGKATAN FUNGSI PELAYANAN OBSTETRI DAN NEONATAL EMERGENSI DASAR (PO NED) DAN PELAYANAN OBSTETRI DAN NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF (PONEK) DALAM RANGKA AKSELERASI PENURUNAN AKB DAN AKI. Project Report. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Kebijakan Kesehatan.

Abstract

Komplikasi dalam kehamilan dan persalinan tidak selalu dapat diduga atau diramalkan sebelumnya, sehingga ibu hamil harus berada sedekat mungkin pada sarana pelayanan obstetri emergensi dasar. Puskesmas diharapkan mampu memberikan pelayanan emergensi dasar. Peningkatan akses akan mempercepat penurunan AKI dan AKB secara bermakna. Tujuan dari penelitian adalah mengkaji fungsi Pelayanan Obstetri dan Neonatus Emergensi Dasar (PONED) di puskesmas dan Pelayanan Obstetri dan Neonatus Emergensi Komprehensif (PONEK) di rumah sakit. Berfungsinya PO NED dan PONEK dipengaruhi oleh sumber daya manusia, sarana dan fasilitas, obat-obatan. Cakupan pelayanan menggambarkan fungsi dari PONED dan PONEK. Rancangan penelitian ini adalah eksploratif deskriptif. Lokasi penelitian di provinsi Jawa Timur (3 kabupaten yaitu Ngawi, Jombang dan Sampang); Jawa Barat (2 kabupaten yaitu Bandung dan Subang); Bali (satu Kabupaten yaitu Klungkung) dan Sulawesi Utara (Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara) masing-masing kabupaten diambil 2 puskesmas PONED dan satu RS PONEK. Unit analisis adalah puskesmas PONED dan RS PONED. Data dianalisis secara deskriptif. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa sumber daya manusia di puskesmas PONED dan RS PONEK jumlah dan penempatan belum memenuhi kebutuhan. Sarana dan prasarana masih kurang. Obat-obatan emergensi masih kurang, namun dapat diatasi dengan swakelola. Pemanfaatan puskesmas PONED dan RS PONEK belum maksimal, secara umum < 20% target kasus yang ditentukan. Hambatan dalam pelaksanaan terutama dalam hal koordinasi dan kebijakan yang ada seperti UU Praktik Kedokteran, Akses pelayanan darah.

Actions (login required)

View Item